Dharmasraya Menyatakan Perang Terbuka: Satgas Gabungan Dibentuk untuk Melawan Pencurian Sawit, Tambang Ilegal, dan Balap Liar

Dharmasraya Menyatakan Perang Terbuka: Satgas Gabungan Dibentuk untuk Melawan Pencurian Sawit, Tambang Ilegal, dan Balap Liar

DHARMASRAYA, kiprahkita.com –Kabupaten Dharmasraya kini resmi membuka babak baru dalam penegakan hukum dan ketertiban sosial. Pada Jumat, 18 Juli 2025, Pemerintah Kabupaten bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara resmi membentuk Satuan Tugas Gabungan guna memerangi tiga musuh utama keamanan masyarakat: pencurian sawit, tambang ilegal, dan aksi balap liar.

Bupati Annisa secara resmi membentuk Satuan Tugas Gabungan

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Annisa Suci Ramadhani di Pulau Punjung ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah pernyataan sikap: Dharmasraya tak akan lagi mentolerir kejahatan sosial yang merongrong ekonomi rakyat dan kewibawaan negara di tingkat daerah.

Pencurian Sawit: Luka Lama yang Terus Menganga

Dalam pernyataan tegasnya, Bupati Annisa menyebut pencurian sawit sebagai penyakit sosial kronis. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk perampokan yang menggerogoti hak petani, koperasi, dan pengusaha sah. Lebih dari itu, praktik ini memperlihatkan bagaimana kelemahan pengawasan terhadap RAM (Rumah Timbang Sawit) telah menjadi celah bagi sawit hasil curian untuk masuk ke rantai distribusi legal.

“Kita tidak boleh lagi mentolerir celah-celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal. Kalau RAM menerima sawit curian, berarti mereka bagian dari kejahatan itu,” tegas Annisa.

Pernyataan ini menggambarkan kemauan politik yang kuat. Sebab, dalam banyak kasus, pencurian sawit tidak pernah berdiri sendiri. Ia didukung oleh jaringan terselubung, mulai dari pengepul, pengangkut, hingga pihak-pihak yang seharusnya menjadi garda penjaga legalitas.

Tambang Ilegal: Menjual Masa Depan Demi Keuntungan Sesaat

Sama seperti pencurian sawit, tambang ilegal telah menjadi momok yang menghantui pembangunan berkelanjutan di Dharmasraya. Kerusakan lingkungan, rusaknya jalan-jalan umum akibat kendaraan bertonase besar, serta potensi konflik lahan adalah bagian dari kerusakan sistemik akibat aktivitas tambang tanpa izin.

Dengan adanya Satgas, Pemkab berharap tak hanya menindak pelaku tambang ilegal di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan penyokong dan pembeli material hasil tambang ilegal. Di sinilah dibutuhkan kerja lintas sektor: mulai dari penegak hukum, dinas perizinan, hingga otoritas pertambangan.

Balap Liar: Simbol Kekosongan Ruang Anak Muda

Masalah balap liar mungkin terlihat remeh jika dibandingkan pencurian sawit atau tambang ilegal, namun dampaknya tak bisa diremehkan. Balap liar menciptakan rasa takut di jalanan, merenggut nyawa, dan menjadi simbol bagaimana anak-anak muda kehilangan ruang aman dan produktif untuk menyalurkan energi mereka.

Langkah Pemkab membentuk Tim Reaksi Cepat untuk merespons balap liar patut diapresiasi. Namun solusi jangka panjang tetap harus dikembangkan—seperti penyediaan sarana olahraga otomotif legal, edukasi keselamatan berkendara, hingga pemberdayaan komunitas motor.

Langkah Konkret: Lebih dari Sekadar Satgas

Sekretaris Daerah Dharmasraya, Jasman Rizal, mengumumkan rencana pemasangan portal tonase di sejumlah titik jalan kabupaten. Ini bukan hanya pembatas fisik, tetapi juga simbol keseriusan Pemkab dalam menutup akses kendaraan ilegal, terutama truk pengangkut sawit dan material tambang.

Langkah ini, jika disertai pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, bisa menjadi “tameng pertahanan” dalam memfilter pergerakan hasil kejahatan ekonomi yang selama ini bebas lalu-lalang di jalur publik.

Kesimpulan: Perang Ini Bukan Hanya Pemerintah, Tapi Kita Semua

Langkah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membentuk Satgas Gabungan adalah sinyal kuat bahwa keamanan dan keadilan sosial adalah harga mati. Namun perang ini tidak bisa dimenangkan oleh pemerintah saja. Perlu keterlibatan masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan semua pihak yang cinta daerah ini.

Pencurian sawit, tambang ilegal, dan balap liar adalah gejala dari penyakit sosial yang lebih dalam: hilangnya kontrol, lemahnya hukum, dan menyempitnya ruang publik yang sehat. Maka Satgas bukan hanya alat represif, tapi harus menjadi pemicu perbaikan sistem, penataan ekonomi, dan restorasi kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintah.

Kini saatnya Dharmasraya berdiri tegak—menolak tunduk pada kejahatan, dan memilih jalan keadilan. (Repelita )