Digitalisasi MBG: Fondasi Teknologi untuk Generasi Sehat dan Cerdas

SUMBAR, kiprahkita.com –Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah besar dan strategis dalam mengentaskan masalah gizi dan stunting melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di tengah cakupan program yang sangat luas—hingga menyasar 82 juta anak pada akhir 2025—tantangan pengelolaan, distribusi, dan efektivitas menjadi isu krusial. Menjawab hal itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital kini mendorong digitalisasi sistem MBG, menjadikannya fondasi penting dalam memastikan program berjalan efektif dan transparan.

Karyawan sedang menyiapkan MBG

Digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan sebuah keniscayaan dalam pengelolaan program nasional yang kompleks. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, pengelolaan MBG harus berbasis data dari hulu ke hilir: mulai dari rantai pasok bahan makanan, pengawasan gizi, distribusi dapur, hingga pelaporan dan pengaduan masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, setiap aspek dapat dipantau secara real-time, sehingga potensi kesalahan, manipulasi, hingga pemborosan anggaran bisa diminimalkan.

Lebih dari itu, sistem digital juga memungkinkan koordinasi lintas sektor berjalan lebih efisien. Dalam satu dapur MBG saja, melibatkan petani, supplier, pengelola logistik, tenaga dapur, dan pihak sekolah. Tanpa sistem yang solid, hambatan komunikasi dapat menjadi batu sandungan. Sebaliknya, sistem digital yang baik menjamin kecepatan dan ketepatan: kualitas bahan makanan terjaga, distribusi tepat waktu, dan menu yang tersaji sesuai standar gizi anak-anak Indonesia.

Namun, digitalisasi MBG bukan hanya tentang efisiensi. Lebih dari itu, ini adalah investasi jangka panjang dalam membangun bonus demografi yang berkualitas. Generasi sehat adalah fondasi bagi ekonomi digital dan produktivitas nasional. Negara-negara seperti India, Jepang, dan Korea Selatan telah lebih dulu membuktikan bahwa intervensi gizi sejak dini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara signifikan. Indonesia pun tak boleh tertinggal.

Tak kalah penting, digitalisasi membuka ruang bagi partisipasi publik. Dengan sistem yang akuntabel dan terbuka, masyarakat bisa turut mengawasi kualitas makanan, menyampaikan komplain, dan memastikan anak-anak mereka mendapat layanan terbaik. Dengan jangkauan konektivitas digital yang sudah menjangkau 97% wilayah berpenghuni, potensi ini sangat besar dan harus dimanfaatkan secara maksimal.

Menuju Indonesia Emas 2045, MBG terdigitalisasi menjadi salah satu model nyata bagaimana teknologi digunakan untuk pemerataan keadilan sosial. Anak-anak dari Sabang sampai Merauke, dari kota hingga pelosok desa, berhak mendapatkan asupan gizi yang sama baiknya—dan digitalisasi menjadi jembatan untuk mewujudkan itu. (Yus MM/BS)*