Irman Gusman, ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat: Studi Kasus Pesisir Selatan

Mendorong Pemerataan Pembangunan melalui Aspirasi Daerah – Studi Kasus Pesisir Selatan

PESISIR SELATAN, kiprahkita.com –Kunjungan kerja atau reses yang dilakukan anggota DPD RI, Irman Gusman, ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menjadi momen penting bagi daerah tersebut dalam menyampaikan aspirasi dan persoalan-persoalan strategis yang selama ini membelenggu pembangunan daerah.

Dalam suasana yang penuh harap dan dialog terbuka, pemerintah daerah memanfaatkan kunjungan ini untuk mengangkat isu-isu krusial, mulai dari pemekaran wilayah hingga persoalan infrastruktur, kemiskinan, dan lingkungan.

Anggota DPD RI, Irman Gusman, ke Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu aspirasi paling menonjol adalah dorongan untuk merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Renah Indojati. Keinginan ini merupakan cerminan dari harapan masyarakat akan pemerataan pelayanan dan pembangunan. Namun, wacana ini masih terhambat oleh kebijakan moratorium pemekaran wilayah dari pemerintah pusat. Keterlibatan DPD RI diharapkan mampu menjadi jembatan agar suara masyarakat bisa terdengar di tingkat nasional.

Pesisir Selatan juga menghadapi persoalan mendesak lainnya, seperti tingginya angka kemiskinan—berada di peringkat ke-18 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Persoalan ini diperburuk oleh dampak bencana alam tahun 2024 yang belum tertangani secara menyeluruh, dengan banyak infrastruktur dasar seperti jembatan dan irigasi yang belum diperbaiki.

Selain itu, isu lingkungan tak kalah penting. Aktivitas pembalakan liar di kawasan perbatasan Sariak Bayang dan Alahan Panjang mengancam kelestarian hutan dan keberlangsungan ekosistem. Pemerintah daerah telah mengambil langkah awal dengan melaporkan kepada pihak provinsi, tetapi penanganan lintas sektor yang lebih kuat tetap dibutuhkan.

Dalam upaya penguatan ekonomi, Pemkab Pesisir Selatan tengah mempersiapkan Pelabuhan Panasahan sebagai penyangga Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Hal ini diharapkan dapat mempercepat distribusi komoditas unggulan daerah seperti CPO, batu bara, dan gambir. Namun, sebagaimana disorot dalam diskusi, potensi daerah tidak cukup jika tidak diiringi oleh sistem pembinaan dan pendampingan teknis yang memadai, termasuk bagi koperasi dan pelaku ekonomi lokal.

Reses ini juga menyoroti peran penting pemerintah nagari dan program-program strategis seperti PIP dan KIP dalam mengangkat kualitas pendidikan. Sementara itu, kawasan strategis seperti Mandeh dipandang perlu lebih difokuskan dalam upaya menarik investasi, yang tentunya harus didukung data dan dokumen pendukung yang konkret.

Dari semua isu yang terangkat, terlihat bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat sipil perlu bergerak bersama dalam semangat membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Keberadaan wakil daerah di DPD RI menjadi penting untuk memperjuangkan aspirasi ini ke tingkat pusat—bukan sekadar sebagai simbol, tetapi sebagai motor penggerak perubahan yang nyata. (OM/Yus MM)