Pemulihan Ekonomi Melalui Penempatan Tenaga Kerja
JAKARTA, kiprahkita.com –Dalam upaya memulihkan kondisi ketenagakerjaan nasional pasca gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara resmi sudah memberangkatkan 1.575 buruh dan pencari kerja baru ke berbagai perusahaan yang telah siap menampung mereka. Acara yang digelar di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan pada 29 Juli 2025 kemarin ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menjawab persoalan pengangguran yang makin kompleks di tengah tantangan ekonomi global. Langkah ini tidak hanya simbolik, tapi menunjukkan bahwa negara hadir secara aktif dalam mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap masyarakat pekerja.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar penanganan tenaga kerja dilakukan secara terpadu. Polri, dalam hal ini, memfasilitasi kerja sama lintas sektor guna memastikan para buruh yang terdampak PHK segera mendapatkan pekerjaan kembali, sementara angkatan kerja baru juga memperoleh peluang yang sama. Selain itu, Polri diminta menjaga iklim investasi tetap aman dan kondusif agar pertumbuhan sektor industri terus berjalan.
Keputusan Presiden Prabowo untuk mengedepankan solusi penempatan kerja patut diapresiasi karena menunjukkan langkah responsif terhadap keresahan sosial. Namun, penting pula untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak berhenti pada seremoni seremonial. Kejelasan status pekerjaan, jaminan hak buruh, serta pengawasan terhadap perusahaan penerima menjadi hal krusial agar program ini benar-benar membawa dampak positif dan berkelanjutan. Jenderal Sigit menegaskan bahwa para buruh akan langsung dipekerjakan sebagai pegawai tetap, bukan melalui sistem outsourcing yang kerap menimbulkan keluhan.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha, langkah ini dapat menjadi awal dari transformasi ketenagakerjaan Indonesia yang lebih inklusif dan manusiawi. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan keberlanjutan kebijakan ke depan. Bila dijalankan secara konsisten dan transparan, program ini bukan hanya menjadi solusi sementara, melainkan tonggak dalam membangun ketahanan sosial-ekonomi bangsa.
 |
| Jenderal Listyo Sigit Prabowo |
Di tengah tantangan pemulihan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan solusi nyata bagi persoalan ketenagakerjaan. Salah satu langkah penting ditunjukkan dalam acara pelepasan 1.575 buruh terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pencari kerja baru ke berbagai perusahaan yang siap menampung mereka. Acara ini digelar di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, pada 29 Juli 2025, dan secara resmi diberangkatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memegang peranan penting dalam kelangsungan program ini. Dalam sambutannya, Sigit menegaskan bahwa upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk menangani masalah tenaga kerja secara terpadu, dengan melibatkan semua unsur — baik pemerintah, swasta, maupun aparat penegak hukum.
Kapolri menyoroti pentingnya peran Polri dalam memfasilitasi kerja sama lintas sektor demi mempercepat penempatan kembali para buruh yang kehilangan pekerjaan. Lebih dari sekadar pengamanan, Polri kini mengambil posisi strategis sebagai mediator antara kepentingan tenaga kerja, dunia usaha, dan kebijakan pemerintah.
Apresiasi khusus juga disampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah membuka kesempatan kerja bagi ribuan buruh ini. Bagi Sigit, langkah tersebut menunjukkan kepedulian konkret dari sektor usaha terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional yang tengah diuji. Ia menekankan bahwa kolaborasi semacam ini patut ditiru dan diperluas agar bisa menjadi gerakan nasional dalam menciptakan lapangan kerja.
Tak hanya itu, Kapolri turut menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di berbagai daerah untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif, terutama demi menjaga iklim investasi yang stabil. Dalam pandangannya, kepastian keamanan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri dan membuka lebih banyak peluang kerja.
Namun, Sigit juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ketenagakerjaan tak hanya bergantung pada pemerintah atau perusahaan semata. Para buruh juga diminta untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Peningkatan kualitas tenaga kerja dinilai menjadi kunci untuk menumbuhkan kepercayaan investor dan memperkuat daya saing Indonesia secara global.
Salah satu poin penting dalam pernyataan Kapolri adalah jaminan bahwa para buruh yang diberangkatkan akan dipekerjakan sebagai pegawai tetap, bukan dalam sistem outsourcing yang selama ini banyak menuai keluhan. Hal ini menjadi kabar baik bagi para pekerja, sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan buruh secara lebih adil dan berkelanjutan.
Dengan sinergi yang terus diperkuat antar sektor dan keberpihakan nyata terhadap rakyat pekerja, langkah ini menjadi cerminan semangat pembangunan jangka panjang dalam membangun masa depan ketenagakerjaan Indonesia yang lebih kokoh, berdaya saing, dan inklusif. (R/Ys)*
0 Komentar