"17+8 Tuntutan Rakyat" Beredar di Media Sosial X: Mahasiswa Terus Mengawal

JAKARTA, kiprahkita.com –Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai silaturahmi antara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro dengan sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan, di Istana Negara Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam lalu.

Mensesneg Prasetyo Hadi Menjamu Mahasiswa

Mensesneg Prasetyo Hadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir dan menjadikan Istana Negara sebagai ruang dialog bersama pemerintah secara terbuka tanpa istilah atau diksi yang kaku.

Sementara itu Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa sekaligus menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap menilai undangan silaturahmi tersebut sebagai wujud keterbukaan pemerintah.

Ketua BEM UPN Veteran Jakarta Kaleb Otniel Aritonang turut menyampaikan bahwa pemerintah siap mengakomodasi aspirasi mahasiswa. Sementara Phalosa dari Universitas Yarsi menambahkan, mahasiswa akan terus mengawal komitmen tersebut.

Dari kelompok Cipayung, Ketua Umum DPP GMNI Risyad Fahlefi menyampaikan bahwa poin utama yang mereka bawa adalah perlindungan terhadap aktivis.

Sedangkan Ketua Umum PB PMII M. Shofiyullah Cokro menegaskan perlunya keterbukaan pemerintah akan kendala-kendala yang dihadapi agar masyarakat bukan hanya menuntut, tapi juga bisa membantu karena semua punya tujuan yang sama yaitu menjadikan bangsa maju dan terdidik.

Ketua Umum DPP GMNI Risyad turut menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Para mahasiswa pun sepakat bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah karena kritik dan koreksi adalah bentuk cinta kepada negara.

(R/Setneg)

Mahasiswa dari Bandung

Aksi demonstrasi kembali terjadi pada hari Jumat (5/9/2025) kemarin. Aksi yang dilakukan para mahasiswa tersebut bertujuan untuk mengawal tuntutan 17+8 yang beberapa harus diselesaikan hari itu.

Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kepala Biro Multimedia (Karomulmed) Divisi Humas Polri menjelaskan mahasiswa yang hadir di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berasal dari Bandung.

17+8 Tuntutan Rakyat

"17+8 Tuntutan Rakyat" juga beredar di media sosial X. Banyak pengguna langsung me-mention akun Prabowo serta DPR untuk menyampaikan tuntutan tersebut.

Masyarakat juga diminta berfokus pada poin tuntutan dan mengawal serta memperjuangkannya. Selain itu diminta tidak terpecah fokusnya oleh narasi lain.

Dalam unggahan disebutkan semuanya adalah hasil rangkuman sejumlah tuntutan yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir. Berikut daftar tuntutan tersebut yang dilihat CNBC Indonesia pada Senin (1/9/2025):

Tuntutan dalam 1 Minggu

Berikut adalah tuntutan dengan deadline 1 pekan yaitu pada 5 September 2025:

Tugas Presiden Prabowo

Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiunan)

Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)

Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

Tugas Ketua Umum Partai Politik

Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan

Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia

Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil

Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri

Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia

Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak

Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

Tuntutan Dalam 1 Tahun

Berikut adalah tuntutan dengan tenggat 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026:

Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN

Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya

Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas

Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Évaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Semua Sesuai Janji Dasco Wakil DPR

Gelombang protes mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengemuka beberapa hari terakhir mulai berbuah respons konkret dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah menemui perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025), pimpinan DPR memastikan akan membawa aspirasi yang dikenal sebagai tuntutan 17+8 untuk dibahas bersama seluruh fraksi pada Kamis (4/9/2025).

Janji DPR: Evaluasi Bersama Fraksi

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa lembaganya tidak menutup mata terhadap gelombang aspirasi yang datang dari mahasiswa maupun masyarakat sipil.

“Dalam tuntutan 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco kepada wartawan usai menerima delegasi mahasiswa.

Langkah ini dinilai penting karena setiap fraksi partai di parlemen memiliki kepentingan dan perspektif berbeda. Dengan mekanisme evaluasi bersama, keputusan DPR diharapkan bisa lebih solid dan representatif, tidak terkesan parsial atau sekadar reaktif terhadap tekanan publik.

Tuntutan yang Sudah Ditindaklanjuti

Dari sederet tuntutan yang diajukan, Dasco mengungkapkan bahwa beberapa poin sudah ditindaklanjuti DPR. Salah satunya, keputusan untuk mencabut tunjangan perumahan anggota dewan senilai Rp 50 juta per bulan.

Kebijakan tunjangan tersebut sebelumnya memicu gelombang kritik keras dari publik yang menilai DPR tidak peka terhadap kondisi rakyat, terlebih di tengah himpitan ekonomi yang masih dirasakan banyak kalangan. Pencabutan fasilitas itu disebut sebagai langkah awal DPR untuk menunjukkan itikad baik dan kepekaan sosial.

“Yang ini sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Jadi ini bukti bahwa kita tidak menutup telinga,” jelas Dasco.

Tuntutan Lain Masih Dikaji

Meski begitu, tidak semua aspirasi langsung bisa diputuskan. Salah satu tuntutan yang masih menuai perdebatan adalah permintaan agar seluruh demonstran yang ditangkap kepolisian dibebaskan tanpa syarat.

Dasco menekankan bahwa pihaknya perlu mengkaji terlebih dahulu dasar hukum penangkapan serta pasal-pasal yang dikenakan pada para demonstran.

“Kita akan lihat kasus per kasus. Apabila memang dapat dikomunikasikan, maka kita akan komunikasikan. Tapi kalau ada hal-hal yang jelas melanggar hukum, tentu ada mekanisme lain,” kata Dasco.

Pernyataan ini menandakan DPR berupaya menyeimbangkan antara keberpihakan pada aspirasi rakyat dengan penegakan hukum yang menjadi ranah kepolisian.

Jembatan ke Pemerintah: Mahasiswa ke Istana

Tak berhenti di Senayan, tuntutan mahasiswa juga akan dibawa ke ranah eksekutif. Dasco menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk membuka ruang dialog lebih luas.

Menurutnya, perwakilan mahasiswa dijadwalkan akan diterima di Istana Negara pada Kamis (4/9/2025), sehari setelah audiensi dengan DPR.

“Tadi saya sudah kontak dengan menteri sekretaris negara. Besok perwakilan mahasiswa akan diterima di Istana. Tetapi saya belum tahu siapa pejabat yang akan menerima, nanti pihak pemerintah yang menghubungi langsung,” ungkap Dasco.

Pertemuan ini diharapkan menjadi tindak lanjut konkret dari suara yang selama ini bergema di jalanan, sekaligus momentum awal rekonsiliasi antara pemerintah, DPR, dan rakyat.

Tuntutan 17+8: Simbol Gerakan

Istilah tuntutan 17+8 menjadi simbol perlawanan baru dari mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Walau belum semua butir tuntutan dirinci secara terbuka, beberapa poin krusial meliputi:

Penghapusan tunjangan fantastis anggota DPR,

Transparansi anggaran negara,

Penegakan hukum yang adil,

Kebebasan berpendapat tanpa represi,

Serta kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat kecil.

Dengan agenda rapat fraksi di DPR serta audiensi mahasiswa di Istana, publik kini menaruh harapan besar bahwa suara mereka benar-benar akan ditindaklanjuti, bukan sekadar didengar. (mij/mij)