Di Tengah Isu Dugaan Pungli di Program Makan Bergizi Gratis Dharmasraya dan Pemda Dinilai Lamban Bertindak, Dua Dapur SPPG MBG Sudah Siap untuk Memenuhi Gizi Masyarakat
JAKARTA, kiprahkita.com –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi sorotan tajam akibat dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Kabupaten Dharmasraya. Program yang sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini semestinya tidak memungut biaya sedikit pun dari masyarakat. Namun, laporan terbaru mengindikasikan adanya pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi.
 |
| Lokasi Salah Satu Dapur SPPG MBG (Haluan.id) |
Di tengah isu itu dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan Bergizi Gratis (MBG) sudah siap untuk memenuhi Gizi masyarakat, satu dapur sudah berjalan dan satu dapur pada pekan depan sudah mulai menebarkan makanan bergizi tersebut, sementara dua dapur lagi milik Yayasan Amanah Ampang Kuranji, pada awal Oktober juga sudah dapat memenuhi Gizi masyarakat.
Disamping itu, ada beberapa dapur SPPG MBG yang hanya ada spanduk saja tanpa ada eksen sedikitpun, jangan kan untuk memenuhi Gizi masyarakat, tanda tanda ada kegiatan saja tidak ada. Misalnya saja dapur SPPG MBG di Nagari Sungai Duo dan Sitiung ditambah lagi dapur dapur lainnya.
Dalam hal itu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, menegaskan, bahwa untuk mendirikan dapur SPPG MBG merupakan kewenangan BGN Pusat, pendaftaran pun dilakukan secara online ke website BGN Pusat.”Apabila nantinya ada yang diblacklist oleh BGN Pusat, maka bupati siap untuk memfasilitasinya, dengan catatan pelamar tersebut serius,” tegasnya melalui pesan WhatsApp.
Ia pun sangat prihatin dengan informasi adanya warga Dharmasraya yang terkena korban calo pendirian dapur SPPG MBG, padahal sudah jelas-jelas untuk mendirikan dapur SPPG MBG didaftarkan secara online.
Memang pengakuan beberapa korban calo SPPG MBG yang enggan dituliskan identitasnya, ia sudah menyetor sejumlah uang kepada pemilik yayasan pemegang hak pendirian dapur SPPG MBG, namun sampai saat ini belum ada tanda tanda untuk diperintahkan melaksanakan persiapan menyajikan makanan bergizi tersebut.
 |
| Presiden Prabowo Subianto |
Isu ini mencuat setelah media beberapa hari belakangan melaporkan dugaan keberadaan calo yang meminta sejumlah uang dari pihak yang ingin menjadi mitra dapur MBG. Seorang mantan anggota tim, Hengki Purnanda, mengungkap keterlibatannya dalam tim Poniman Cs yang diduga meminta dana dari calon mitra dapur.
"Awalnya saya diajak bergabung, tapi kemudian saya tahu ada permintaan uang dalam proses menjadi calon pemilik dapur. Itu yang membuat saya angkat bicara," ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Daerah Dharmasraya mendapat kritik keras karena dinilai tidak menunjukkan respons tegas terhadap dugaan pelanggaran itu. Meski sempat melempar wacana pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan dalam sebuah forum resmi, hingga kini belum ada realisasi yang terlihat.
"Pemda seakan diam melihat kondisi yang ada. Katanya mau bentuk satgas, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan," ujar salah satu peserta forum yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, Poniman dan timnya membantah semua tudingan tersebut dalam konferensi pers yang digelar secara terpisah.
Warga dan calon mitra program diimbau untuk tidak memberikan uang kepada pihak mana pun yang mengatasnamakan program MBG. Bila menemukan indikasi pungli, masyarakat diharapkan segera melapor ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar program nasional ini tetap berjalan sesuai tujuan—menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat, tanpa ada beban biaya tersembunyi.
Dugaan pungli ini tentu perlu dikaji ulang lagi agar tidak mencoreng nama baik daerah dan pihak lain. Jangan sampai menciderai kepercayaan publik terhadap program nasional yang menjadi harapan masyarakat kecil. Oleh karena itu, transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum sangat diperlukan demi menjaga integritas program MBG. (BS)*
0 Komentar