JAKARTA, kiprahkita.com –Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas pernyataannya saat merespons tuntutan demo 17+8 sebagai tuntutan sebagian kecil rakyat katanya.
 |
| Perwakilan Mahasiswa Menggelar Demonstrasi |
"Sangat disayangkan ya, Presiden Prabowo punya kesempatan untuk mengganti menteri yang sudah diinginkan, Sri Mulyani, dengan orang yang seharusnya bisa merepresentasikan kondisi masyarakat di Kemenkeu. Tapi, baru satu hari dia menjabat sebagai menteri, dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan," Kata juru bicara Ikatan Keluarga Mahasiswa UI, Diallo Hujanbiru, kepada wartawan di lokasi aksi, Selasa (9/9/2025).
Tak hanya itu, Diallo juga menilai pernyataan Purbaya juga arogan dan menyakiti hati rakyat. Hari ini mahasiswa demo di gedung DPR untuk menuntut pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat.
"Luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat. Dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat, dia mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberi kami hak yang cukup, mending ganti saja, mundur saja," tegasnya.
Menkeu Purbaya Minta Maaf
Terbaru, Menkeu Purbaya meminta maaf atas pernyataannya dan mengaku sempat salah bicara soal 17+8 Tuntutan Rakyat. Dia mengatakan tuntutan itu muncul karena kebanyakan masyarakat kesulitan dalam hidupnya. Dia merevisi pernyataannya yang menyebut tuntutan itu muncul dari sebagian kecil rakyat saja.
Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).
Dia memohon maaf atas pernyataannya yang ditanggapi negatif oleh masyarakat dan viral di media sosial. Eks bos LPS itu mengaku kaget pernyataannya viral dan direspons negatif masyarakat. Namun, menurutnya, semua itu akan menjadi pembelajaran untuknya dan berjanji akan melakukan perbaikan.
"Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," katanya.
"Kaget juga, tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki, tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, 'oh biar aja rakyat' atau 'itu yang susah aja.' Nggak begitu," ungkap Purbaya.
Merespons tuntutan 17+8 yang muncul, Purbaya mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang kini dipimpinnya, akan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja kembali terbuka lebar bagi masyarakat.
Sebelumnya, Purbaya merespons soal tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat. Namun dia mengatakan belum mempelajari secara keseluruhan tuntutan tersebut.
Hal ini disampaikan Purbaya setelah dirinya resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dia menilai tuntutan itu datang dari sebagian kecil rakyat yang hidupnya terganggu dan masih kurang.
"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9).
Menurut Purbaya, tuntutan itu akan hilang jika ia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jika ekonomi mencapai angka 6-7 persen, masyarakat dinilai tidak akan demo karena sibuk bekerja dan makan enak.
"Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," ucapnya.
"Jadi itu maksudnya saya kemarin, kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/9).
Ia pun mengklarifikasi dengan mengatakan jika sudah sampai turun ke jalan menggelar demonstrasi, maka tuntutan itu bukan disuarakan sebagian kecil rakyat, melainkan berasal dari sebagian besar masyarakat.
 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa |
Purbaya pun menyampaikan saat ini dirinya fokus untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Ia menargetkan untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan ke depan.
Pernyataan Purbaya sebelumnya mendapatkan sorotan publik. Ia merespons tuntutan 17+8 sebagai suara sebagian kecil rakyat Indonesia.
Tanggapan itu disampaikan seusai ia dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai menkeu, menggantikan Sri Mulyani.
"Saya belum mempelajari itu (tuntutan 17+8), tapi basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa, mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," jelas Purbaya menjawab pertanyaan.
Daftar lengkap tuntutan demo 17+8:
17 tuntutan dengan deadline 5 September 2025
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing. (BS)*
0 Komentar