Sinergi Kampus dan Pemerintah dalam Mewujudkan Kehutanan Berkelanjutan: Studi Kasus MoU UM Sumatera Barat dan Kementerian Kehutanan
PADANG-JAKARTA, kiprahkita.com –Upaya menjaga kelestarian hutan Indonesia tidak lagi menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah. Melainkan telah menjadi tugas bersama, termasuk dunia pendidikan tinggi. Salah satu langkah nyata untuk memperkuat peran strategis perguruan tinggi dalam pembangunan sektor kehutanan ditunjukkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang berlangsung pada Senin, 15 September 2025 lalu, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.
 |
| Kampus UM SUMBAR |
 |
Integrasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Isu Kehutanan
MoU ini tidak bersifat simbolis semata. Dalam substansinya, kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kehutanan, meliputi:
Pendidikan, untuk mencetak SDM yang paham dan peduli lingkungan;
Penelitian, sebagai upaya menemukan solusi inovatif atas tantangan pengelolaan hutan;
Pengabdian kepada masyarakat, dalam bentuk pemberdayaan berbasis ekosistem hutan.
Selain itu, MoU juga menyoroti pengembangan program Perhutanan Sosial, sebuah langkah strategis dalam menghadirkan keadilan ekologis dan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Pendekatan ini penting, mengingat masyarakat lokal adalah aktor utama dalam keberlanjutan hutan, namun sering kali menjadi pihak yang terpinggirkan dalam kebijakan nasional.
Teknologi, Data, dan Pemanfaatan KHDTK
Lebih jauh, ruang lingkup kerjasama juga diperluas dalam hal alih teknologi informasi, pertukaran data, serta pemanfaatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai wahana pendidikan dan penelitian. Langkah ini tidak hanya memperkuat basis data ilmiah, tetapi juga menyediakan ruang praktik lapangan yang kontekstual bagi mahasiswa dan peneliti.
Pemanfaatan KHDTK sebagai laboratorium hidup akan mempertemukan pendekatan teoretis kampus dengan realitas pengelolaan hutan. Ini menjadi jembatan penting antara dunia akademik dan praktik kebijakan yang selama ini sering kali berjalan sendiri-sendiri.
Komitmen Pemerintah dan Peran Strategis Kampus
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam sambutannya menekankan bahwa kerja sama ini harus dilanjutkan dalam bentuk aksi konkret. Ia mengingatkan bahwa kesepahaman saja tidak cukup tanpa implementasi yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Pernyataan ini disambut baik oleh Rektor UM Sumatera Barat, Dr. Riki Saputra, yang menilai MoU ini sebagai peluang besar bagi universitas untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di Sumatera Barat. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan visi UM Sumatera Barat sebagai kampus yang tidak hanya unggul dalam pendidikan formal, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.
Mewujudkan Kolaborasi sebagai Solusi
Kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan perguruan tinggi ini merupakan langkah strategis dalam merespon tantangan perubahan iklim, degradasi hutan, dan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam. Melalui sinergi ini, riset dan pengembangan tidak hanya berakhir di ruang kelas atau jurnal ilmiah, tetapi dapat bermetamorfosis menjadi solusi konkret bagi masyarakat dan lingkungan.
Di tengah kompleksitas tantangan kehutanan nasional, kolaborasi lintas sektor seperti ini menunjukkan bahwa solusi terbaik kerap lahir dari ruang kolaborasi, bukan kompetisi. Kampus dan pemerintah, bila berjalan beriringan, dapat menjadi kekuatan transformasi bagi hutan Indonesia yang lestari, adil, dan berkelanjutan. (H/YS)*
0 Komentar