TANAH DATAR, kiprahkita.com –Acara tasyakuran kenaikan pangkat Marsekal Muda TNI Novla Mirsyah, S.E., M.TR (HAN) yang digelar oleh TNI Angkatan Udara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh ratusan alumni peserta reuni, namun turut menarik sorotan karena ketidakhadiran sejumlah pimpinan daerah setempat.
Kegiatan ini diselenggarakan bersamaan dengan reuni 40 tahun SMP Negeri 2 Batusangkar Angkatan 1985, sehingga selain menjadi momentum perayaan kenaikan pangkat, juga menjadi ajang berkumpulnya para alumni.
Sejumlah alumni yang hadir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya tasyakuran yang berlangsung dengan suasana penuh rasa syukur dan kekeluargaan. Namun di sisi lain, mereka turut menyayangkan absennya pejabat daerah yang biasanya hadir pada momen serupa, yang menurut mereka seharusnya menjadi bentuk penghargaan sekaligus dukungan terhadap tokoh asal daerah yang meraih prestasi di lingkungan TNI AU.
Tasyakuran Pangkat TNI AU: Antara Protokol Militer dan Kehilangan Makna Publik
Acara tasyakuran kenaikan pangkat perwira tinggi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) secara formal merupakan momentum penting dalam kultur militer: sebuah penghargaan terhadap prestasi, dedikasi, dan loyalitas. Lebih dari sekadar seremoni, kenaikan pangkat di institusi militer adalah simbol tanggung jawab moral sekaligus profesionalisme yang harus ditunaikan oleh setiap perwira di bawah komando yang jelas. Namun apa maknanya ketika momentum seperti ini justru beresonansi berbeda di hadapan publik?
Pertanyaan itu muncul tajam dari fakta sederhana namun sarat simbolisme: tidak hadirnya para pimpinan daerah dalam acara tersebut, meskipun dihadiri ratusan alumni. Ketidakhadiran elit sipil dan politis di level daerah pada acara militer yang bersifat lokal bukan hanya sekadar kosongnya kursi protokol — tetapi sebuah indikator awal dalam hubungan sipil‑militer dan tata kelola pemerintahan daerah yang patut dipertanyakan.
Secara normatif, seorang pejabat daerah hadir dalam acara pangkat adalah bukan semata bentuk penghormatan kepada institusi militer semata, melainkan pengakuan terhadap peran strategis TNI AU dalam stabilitas keamanan lokal dan nasional. Kehadiran ini mengandung pesan kuat: bahwa pembangunan dan pertahanan bukan monopoli satu pihak; ia adalah wajah kolaboratif antara sipil dan militer yang berkontribusi terhadap rasa aman masyarakat. Ketika pimpinan daerah absen, pertanyaan yang muncul bukan hanya “mengapa tidak hadir?”, tetapi jauh lebih substansial: apa arti sinergi sipil‑militer di wilayah itu saat momen penghargaan karier dua perwira tinggi dirayakan?
Sorotan yang mencuat dari kalangan alumni — mereka yang secara emosional dan historis terikat pada tradisi itu — mencerminkan kekecewaan kolektif atas hilangnya momen pengakuan publik yang lebih luas. Alumni bukan hanya sekadar tamu undangan; mereka adalah perpanjangan komunitas yang mengikuti jejak karier institusi militer setelah purnatugas. Ketidakhadiran pimpinan sipil membuat acara ini kurang bermakna sebagai peristiwa yang menghubungkan dimensi internal militer dengan dimensi eksternal masyarakat sipil.
Ketidakhadiran itu, oleh karenanya, membuka dua dimensi kritik: pertama, soal prioritas dan sensitivitas pimpinan daerah terhadap kehormatan institusi pertahanan; kedua, soal kesenjangan persepsi antara aparat sipil dan militer terhadap simbol‑simbol penghargaan publik yang masih relevan di era demokrasi modern. Jika sebuah instansi yang dibentuk untuk mempertahankan kedaulatan negara dirayakan secara internal namun tidak diakui oleh representasi sipil setempat, maka hal ini bukan sekedar masalah protokol — ini adalah cermin hubungan sipil‑militer yang mungkin memerlukan refleksi lebih dalam.
Lebih jauh, dalam konteks reformasi dan demokrasi Indonesia pasca‑orde baru, hubungan antara militer dan pemerintahan sipil telah menjadi bagian dari narasi besar tentang keseimbangan kontrol dan legitimasi. Idealnya, kedua entitas itu saling menghormati dan saling menguatkan. Absen satu pihak dalam momentum serius semacam tasyakuran kenaikan pangkat bukan hanya kehilangan protokol, tetapi kehilangan kesempatan menciptakan narasi bersama tentang rasa hormat, penghargaan, dan kerja sama untuk kemajuan daerah dan negara.
Kesimpulannya, sorotan alumni yang menyoroti absennya pimpinan daerah bukan sekadar nostalgia terhadap formalitas, melainkan panggilan kritis terhadap kualitas hubungan sipil‑militer dalam ruang publik. Apa yang tampak sebagai kekosongan kursi protokol bisa jadi merupakan simbol bahwa selama hubungan ini tidak dibumikan dalam kesadaran politik dan budaya lokal, maka makna penghargaan terhadap yang berprestasi dalam institusi militer akan selalu tertinggal di belakang sekilas klise dan simbol kosong. RD*
0 Komentar