JAKARTA, kiprahkita.com –Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk memperkuat riset dan inovasi yang berorientasi pada pembangunan industri nasional serta peningkatan pendapatan negara. Pernyataan ini disampaikan dalam Taklimat Presiden Republik Indonesia Tahun 2026 yang digelar pada Kamis, 15 Januari 2026, di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta dengan dihadiri oleh rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia.
Presiden menekankan bahwa riset kampus harus menjadi mesin pendorong hilirisasi industri nasional dengan menghasilkan inovasi berbasis sains dan teknologi yang berdampak nyata pada perekonomian. Ia mengibaratkan para inovator masa kini sebagai “pahlawan bangsa” yang mampu menciptakan terobosan dalam mengembangkan produk dan industri yang mampu meningkatkan pendapatan negara.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan bahwa riset dan teknologi harus berjalan seiring dengan kebutuhan industri nasional, sehingga penelitian akademik memiliki dampak langsung di sektor riil. Presiden berharap para guru besar dan akademisi mengambil peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan memfasilitasi lahirnya industri besar di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyebut rencana pembukaan 18 proyek hilirisasi industri oleh Danantara yang membutuhkan dukungan riset dan inovasi kampus. Momentum ini dinilai sebagai peluang besar bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah akan menambah alokasi dana riset dan inovasi hingga Rp4 triliun untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong universitas lebih aktif dalam kegiatan riset yang relevan dengan kebutuhan industri dan pembangunan nasional. Dengan arahan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan visinya bahwa Indonesia harus unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk mengolah kekayaan sumber daya alamnya secara mandiri dan berdaya saing
Dalam taklimat Presiden Republik Indonesia bersama para rektor dan pimpinan perguruan tinggi pada pertengahan Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa riset kampus tidak boleh berhenti sebagai produk akademik semata, tetapi harus menjadi motor hilirisasi dan pengembangan industri nasional. Pernyataan ini bukan sekadar retorika pendidikan tinggi, melainkan sinyal kuat arah kebijakan state-building berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk memperkuat kemandirian ekonomi bangsa.
Prabowo melihat perguruan tinggi sebagai fondasi strategis dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif. Ia menempatkan hilirisasi—proses menambah nilai pada sumber daya alam melalui inovasi teknologi—sebagai titik temu antara riset akademik dan pertumbuhan industri. Dalam konteks ini, kampus harus mentransformasi dirinya dari sekadar lembaga penghasil makalah ilmiah menjadi pusat inovasi yang menghasilkan produk siap pasar dan solutif terhadap persoalan bangsa.
Pemerintah bahkan mengalokasikan tambahan dana riset dan inovasi sampai Rp4 triliun untuk mendukung upaya tersebut, menunjukkan niat untuk menggelontorkan insentif materiil pada riset yang aplikatif. Pendanaan tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas laboratorium dan fasilitas penelitian, tetapi secara simbolik memaksa dunia akademik untuk lebih berpihak pada riset yang berdampak langsung bagi perekonomian.
Namun, di balik program ambisius ini, terdapat persoalan struktural yang tidak bisa diabaikan. Indonesia telah lama menghadapi tantangan dalam menyiapkan research ecosystem yang produktif: birokrasi yang lambat, keterbatasan kolaborasi antara kampus–industri, serta kesenjangan budaya antara akademisi yang masih memusatkan diri pada publikasi internasional dan kebutuhan industri domestik. Dorongan Presiden untuk “mengangkat pendapatan negara melalui inovasi dan terobosan nyata” sejatinya menjadi panggilan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.
Lebih jauh lagi, penekanan pada sinergi riset–teknologi–industri menempatkan knowledge economy sebagai poros kebijakan pembangunan. Dalam paradigma ini, perguruan tinggi tidak lagi sekadar seat of learning, tetapi juga engine of growth yang harus berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, daya saing global, dan diversifikasi ekonomi nasional. Ini merupakan langkah berani untuk keluar dari jebakan middle-income trap yang banyak dialami negara berkembang.
Namun, skeptisisme tetap ada. Apakah dengan penambahan dana dan arahan politik semata, riset di kampus akan mampu melahirkan industri bernilai tambah tinggi? Realitas menunjukkan bahwa tanpa reformasi kelembagaan, incentive structure yang tepat, dan jembatan kolaborasi nyata antara akademisi dan pelaku industri, retorika hilirisasi bisa berakhir sebagai slogan tanpa eksekusi maksimal. Untuk itu, langkah pemerintah harus diikuti oleh perubahan sistemik di kampus: evaluasi output riset, penguatan inkubator teknologi, serta penyusunan road map riset yang berorientasi pasar dan kebutuhan bangsa.
Secara keseluruhan, dorongan Presiden Prabowo untuk menjadikan riset kampus sebagai mesin hilirisasi dan pendongkrak industri nasional bukan hanya relevan, tetapi juga krusial untuk masa depan ekonomi Indonesia. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan arah kebijakan ini ke dalam praktik yang mampu dikelola oleh sistem pendidikan tinggi kita. Keberhasilan atau kegagalan gagasan ini akan menjadi faktor penentu dalam menjadikan riset sebagai arsitek utama pembangunan nasional di era modern.*
0 Komentar