BPBD Kota Padang Salurkan Lebih dari 1 Juta Liter Air Bersih

PADANG, kiprahkita.com –BPBD Kota Padang dan Realitas Krisis Air Bersih: Di Antara Solusi Darurat dan Kegagalan Sistemik

Bencana banjir bandang yang melanda kawasan Gunung Nago di Kota Padang bukan sekadar peristiwa alam; ia adalah cermin dari kerentanan struktural yang selama ini membayangi kehidupan masyarakat pesisir barat Sumatra.

Banjir yang disertai jebolnya saluran irigasi telah mengguncang bukan hanya rumah dan infrastruktur, tetapi juga kebutuhan dasar yang paling hakiki: akses terhadap air bersih. Dalam kondisi ini, BPBD Kota Padang berhasil menyalurkan lebih dari 1 juta liter air bersih untuk warga terdampak, sebuah capaian penting dalam respons darurat yang menunjukkan kehadiran negara di tengah krisis.

Di balik angka spektakuler tersebut — yang secara logistik pantas diapresiasi — terdapat persoalan yang jauh lebih dalam.

Antara Respons Darurat dan Kebutuhan Berkelanjutan

Distribusi air bersih ini sesungguhnya merupakan intervensi darurat, bukan solusi jangka panjang. Pasokan air yang terganggu akibat jebolnya sistem irigasi dan rusaknya jaringan PDAM menunjukkan bahwa ketahanan infrastruktur air belumlah solid. Ketergantungan warga pada pasokan tangki menunjukkan lemahnya jaringan distribusi yang harusnya bisa menyediakan air tanpa harus terus-menerus mengandalkan bantuan darurat.

Lebih jauh, bencana ini memaksa kita bertanya: apakah pelayanan publik seperti PDAM dan infrastruktur irigasi digerakkan dengan perencanaan yang cukup matang menghadapi risiko hidrometeorologi di era perubahan iklim?

Krisis Bukan Sekadar Banjir

Dampak jebolnya irigasi Gunung Nago jauh melampaui hilangnya air bersih di rumah-rumah warga. Kerusakan infrastruktur irigasi ini juga berpotensi menyebabkan ribuan hektare sawah terancam kekeringan, yang di kemudian hari bisa mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian petani di daerah ini.

Ini berarti bencana lingkungan yang awalnya memunculkan kelimpahan air justru berubah menjadi krisis kekeringan untuk sektor agraris — sebuah paradoks yang hanya bisa dipahami dalam konteks sistem air yang tidak resilien.

Kolaborasi, Keberlanjutan, dan Tanggung Jawab Pemerintah

Strategi BPBD yang melibatkan berbagai pihak — termasuk PDAM, Damkar, Satpol PP, PMI, dan relawan — menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Padang Ekspres Namun ke depan, kolaborasi ini perlu dikombinasikan dengan investasi besar dalam rekonstruksi infrastruktur, perbaikan jaringan distribusi air, dan mitigasi risiko bencana.

Upaya darurat seperti distribusi air bersih sangat vital di fase awal respons, tapi tidak boleh menjadi pengganti permanen dari sistem yang terpercaya dan terencana. Jika hal ini terus terjadi, pemerintah bisa terjebak pada siklus reaktif — memberi ketika terjadi krisis — tanpa pernah mencegah krisis itu sendiri.

Refleksi Lebih Besar: Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota

Banjir bandang dengan curah hujan ekstrem yang melanda Sumatera Barat pada akhir tahun lalu menjadi pelajaran pahit tentang dampak perubahan iklim. Intensitas hujan yang tinggi telah memberikan tekanan luar biasa pada sistem drainase dan infrastruktur padat modal. Dalam konteks ini, respons BPBD merupakan bagian dari realitas baru: kota-kota harus siap menghadapi bencana yang semakin sering dan intens.

Peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa penanganan bencana bukan hanya persoalan teknis, tetapi isu politik publik yang membutuhkan kebijakan, perencanaan ruang, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Kongkrit.com*