JAKARTA, kiprahkita.com –Transformasi Ormas Gerakan Rakyat menjadi sebuah partai politik yang resmi dideklarasikan pada 18 Januari 2026 menandai momen penting dalam peta demokrasi Indonesia kontemporer. Langkah ini bukan sekadar perubahan nomenklatur organisasi, tetapi sebuah pernyataan ambisi yang kuat untuk mengubah dinamika kekuatan politik nasional menjelang Pemilu 2029.
 |
Dalam Rakernas I yang digelar di Jakarta, Gerakan Rakyat menetapkan diri sebagai Partai Gerakan Rakyat dan langsung memosisikan dirinya sebagai wadah perjuangan politik teroganisir dengan berlandaskan Panca Darma—nilai-nilai yang mereka klaim mewakili semangat keadilan, moralitas, nasionalisme, dan kerakyatan. Penetapan Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum sekaligus komando struktur partai menunjukkan bahwa transisi ini dirancang bukan sebagai simbol semata, tetapi sebagai aksi politik yang terencana dan terstruktur.
Namun, lebih dari sekadar perubahan status legal, dukungan eksplisit Partai Gerakan Rakyat terhadap figur Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 memperjelas arah politik baru ini. Keputusan ini menempatkan partai baru tersebut langsung dalam arus pencitraan figur yang sudah familiar di lanskap politik nasional sekaligus mengindikasikan bahwa partai ini akan berkutat pada personalisasi politik—yakni menjadikan figur tertentu sebagai magnet utama perjuangan.
Transformasi semacam ini memiliki dua dimensi penting: demokratisasi partisipasi politik sekaligus tantangan terhadap struktur partai yang sudah mapan. Di satu sisi, tahapan pendirian sebuah partai politik di Indonesia bukan hal sederhana: membutuhkan struktur yang tersebar di seluruh provinsi dan kota/kabupaten, serta verifikasi Kementerian Hukum dan HAM. Ketegasan Partai Gerakan Rakyat dalam menyusun struktur dan menyatakan aspirasi untuk mendaftar secara formal menunjukkan komitmen jangka panjang, bukan sekadar deklarasi retoris.
Tetapi di sisi lain, relasi antara akar dukungan sebagai ormas dengan tuntutan real-politik menghadirkan dilema tersendiri. Organisasi masyarakat sering bergerak dengan logika gerakan sosial: spontan, inspiratif, dan berbasis aspirasi massa. Sementara partai politik menuntut organisasi yang rapi, disiplin, dan akuntabel untuk menghadapi mekanisme demokrasi elektoral yang ketat, termasuk ambang batas parlemen (4 %) untuk masuk ke kursi DPR. Apakah energi ormas dapat diterjemahkan menjadi mesin partai yang efektif? Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Partai Gerakan Rakyat.
Langkah awal partai ini untuk langsung mengusung Anies Baswedan juga membawa implikasi strategis dan risiko. Di satu sisi, figur yang sudah dikenal dapat menjadi basis dukungan luas dan mempercepat pengenalan partai baru ini di mata publik. Di sisi lain, pengkultusan figur berpotensi mempersempit ruang bagi pengembangan kader dan ideologi internal yang kuat, serta membuat partai sangat bergantung pada popularitas individu itu sendiri. Ini bisa menjadi pedang bermata dua, terutama jika citra figur itu berubah seiring waktu.
Respons dari partai lain, seperti NasDem yang menyambut baik namun menilai dukungan terhadap Pilpres 2029 sebagai langkah yang masih “terlalu dini”, menunjukkan bahwa dinamika politik pasca-deklarasi sudah mulai mengisi ruang publik. Partai mapan berusaha mengokohkan prioritas keseharian dan program pemerintahan, sementara partai baru mengarah pada peran oposisi atau kekuatan alternatif.
Secara historis, pengalaman beberapa partai baru sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan awal dalam deklarasi belum menjamin keberhasilan elektoral. Tantangan seperti verifikasi KPU, pembentukan struktur di daerah, konsolidasi kader, serta pendanaan yang memadai merupakan tantangan struktural yang harus dilewati untuk menjadi kekuatan serelevan partai besar.
Deklarasi ini bukanlah climactic event yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari proses rekonstruksi lanskap politik Indonesia. Ini mencerminkan bagaimana organisasi massa tidak lagi hanya ingin menjadi aktor pendukung di luar sistem, tetapi justru ingin menjadi arsitek keputusan politik. Dengan demikian, peristiwa ini layak disebut momentum transformasi demokrasi Indonesia—tidak hanya bagi Partai Gerakan Rakyat sendiri, tetapi juga bagi cara kita memahami keterlibatan warga dalam politik formal di era kontemporer. Jaringan Nasional News*
Baca Juga
http://www.kiprahkita.com/2026/01/bpbd-kota-padang-salurkan-lebih-dari-1.html
0 Komentar