JAKARTA, kiprahkita.com –Indonesia kembali mendapatkan sorotan dalam pemeringkatan risiko bencana global sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan tertinggi di dunia. Dalam laporan terbaru, negara kepulauan ini menempati posisi kedua sebagai negara paling rawan bencana, namun dinilai masih lemah dalam hal kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
Menurut indeks risiko bencana internasional yang dipublikasikan awal tahun ini, Indonesia hanya kalah dari satu negara lain secara keseluruhan dalam hal paparan terhadap ancaman alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Faktor geografis menjadi salah satu penyebab utama, karena letak negara di Cincin Api Pasifik yang membuatnya sangat rentan terhadap bencana geologis dan hidrometeorologi.
Meski begitu, skor tinggi yang diperoleh Indonesia tak hanya mencerminkan paparan terhadap bahaya alam, tetapi juga menggambarkan tingkat kerentanan sosial dan kelemahan kapasitas kesiapsiagaan. Beberapa pakar menilai upaya mitigasi, sistem peringatan dini, serta koordinasi antarinstansi masih belum memadai dibandingkan dengan negara‑negara lain dengan tingkat risiko serupa.
Kondisi nyata di lapangan juga menunjukkan tantangan besar dalam menghadapi bencana. Sepanjang 2025, Indonesia menghadapi serangkaian bencana besar, termasuk banjir dan tanah longsor hebat di Sumatra yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang luas. Wikipedia Selain itu, BNPB mencatat sejumlah bencana hidrometeorologi seperti banjir di Kalimantan pada Januari 2026 sebagai bagian dari pola cuaca ekstrim yang terus berulang. BNPB
Pemerintah dan lembaga kemanusiaan terus menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan. Misalnya, upaya pemetaan daerah rawan bencana oleh pihak berwajib, serta kolaborasi antara organisasi nasional dan internasional untuk memperkuat sistem peringatan dini dan respon cepat. 1
Namun para pengamat mengatakan bahwa tantangan besar masih tersisa, terutama dalam meningkatkan kapasitas komunitas lokal, memperbaiki infrastruktur mitigasi, serta menyelaraskan kebijakan dari tingkat nasional hingga daerah agar lebih efektif dalam mengurangi dampak bencana di masa depan.
Indonesia, Antara Risiko Tertinggi dan Kesiapsiagaan yang Belum Memadai
Posisi Indonesia sebagai negara kedua paling rawan bencana di dunia menurut World Risk Report 2023 menggarisbawahi ironi sekaligus kenyataan pahit: meskipun potensi bencana alam di negeri ini sangat tinggi, tingkat kesiapsiagaan dan mitigasinya masih jauh dari harapan.
Indonesia memang berada di persimpangan geologi paling aktif di dunia — sepanjang Cincin Api Pasifik yang dilintasi oleh tiga lempeng tektonik utama. Kondisi inilah yang menyebabkan frekuensi gempa, letusan vulkanik, tsunami, banjir, dan longsor menjadi bagian dari keseharian masyarakat. BMKG mencatat ratusan gempa yang dirasakan masyarakat setiap tahun, di samping fenomena cuaca ekstrem yang semakin intens akibat perubahan iklim. BMKG
Namun, tingginya risiko ini belum dibarengi dengan kesiapsiagaan struktural yang memadai. Indonesia sering tertinggal dalam aspek mitigasi strategis, seperti sistem peringatan dini yang terintegrasi, infrastruktur evakuasi yang kuat, serta pendanaan yang cukup untuk mitigasi dan pendidikan masyarakat. Ketergantungan pada respons darurat setelah bencana terjadi masih jauh lebih dominan dibandingkan dengan mitigasi preventif. Hal ini terlihat dari besarnya dampak yang dialami masyarakat tiap kali bencana besar melanda — korban jiwa ribuan, kerusakan luas, dan dampak sosial ekonomi berkepanjangan.
Kelemahan kesiapsiagaan juga terasa dalam kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Beberapa daerah yang rawan bencana masih bergulat dengan keterbatasan sumber daya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), keterlambatan koordinasi lintas sektor, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi. Padahal, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah pusat atau lembaga tertentu, tetapi merupakan collective duty seluruh elemen bangsa — dari sekolah, komunitas, hingga keluarga. BMKG
Kritikus mengatakan bahwa Indonesia tampak sering bereaksi daripada proaktif. Strategi kesiapsiagaan yang sebagian besar bersifat reaktif menyebabkan negara ini selalu berada dalam posisi mengejar dampak bencana, bukan mencegahnya. Misalnya, penanganan banjir dan longsor besar di Sumatera yang menelan ratusan korban jiwa dan jutaan warga terdampak pada 2025 menunjukkan bahwa upaya mitigasi di daerah rawan masih belum optimal. Wikipedia
Terlebih lagi, dinamika sosial-politik dan anggaran yang belum fokus pada mitigasi menjadikan kesiapsiagaan bencana bukan prioritas utama. Dana yang tersedia seringkali terserap untuk penanganan pascabencana, sementara investasi dalam sistem peringatan dini, pendidikan mitigasi, dan perkuatan infrastruktur minimal. Paradoksnya, investasi dalam kesiapsiagaan yang lebih awal justru jauh lebih murah dan efektif dibandingkan biaya besar penanganan setelah bencana terjadi.
Kesiapsiagaan yang kuat membutuhkan perubahan paradigma: dari sistem yang kerap reaktif menjadi sistem yang terstruktur, responsif, dan berkelanjutan. Ini harus melibatkan perubahan kebijakan publik yang berani, peningkatan pendanaan mitigasi, penguatan komunitas lokal melalui pendidikan dan pelatihan, serta modernisasi sistem teknologi peringatan dini. Hanya dengan begitu Indonesia benar‑benar bisa beralih dari sekadar “rawan bencana”, menjadi negara yang siap menghadapi risiko bencana dengan efektif dan manusiawi. BNPB/BMKG/Wikipedia*
0 Komentar