TANAH DATAR, kiprahkita.com –Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M. menyambut hangat kedatangan Marsekal Muda TNI Novla Mirsyah, S.E., M.Tr (HAN) dalam sebuah pertemuan yang berlangsung penuh keakraban di Gedung Indo Jalito, Batusangkar.
Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tamu undangan, di antaranya Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, ST, MT, Plt. Asisten Administrasi Umum sekaligus Kepala BKPSDM Drs. Yusrizal, MM, serta Ketua TP PKK Tanah Datar, Ny. Lise Eka Putra, serta para alumni dan tokoh masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran Marsekal Muda TNI Novla Mirsyah di Kabupaten Tanah Datar. Ia menyatakan bahwa kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan juga momentum penting untuk memperkuat hubungan antara Pemerintah Daerah dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Udara, serta sinergi lintas sektor dalam pembangunan daerah.
Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diisi dengan dialog yang mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan unsur militer, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung kemajuan dan stabilitas Tanah Datar.
Kunjungan Marsekal Muda TNI Novla Mirsyah ke Kabupaten Tanah Datar, yang disambut hangat oleh Bupati Eka Putra di Gedung Indo Jalito, sejatinya lebih dari sekadar acara protokoler. Dalam konteks hubungan sipil–militer di Indonesia, momentum ini mencerminkan strategi simbolik pemimpin lokal dalam menegaskan keberpihakan politik, memperkuat legitimasi, dan merajut relasi strategis dengan struktur kekuasaan nasional.
Pertama, sambutan Bupati terhadap seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang “bukan hanya menjadi kehormatan” tetapi juga “wujud komitmen bersama dalam membangun daerah, menjaga stabilitas, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor” memperlihatkan benturan antara kepentingan lokal dan nasional. Dalam situasi di mana pemerintah daerah bercokol di tengah dinamika peran TNI dalam politik dan pembangunan, pejabat lokal cenderung memilih bargaining politik: mereka mengundang figur militer bukan sekadar untuk hormat, tetapi untuk menempatkan diri sebagai mitra strategis dalam agenda pembangunan dan keamanan.
Kedua, acara yang “berlangsung penuh keakraban” dan dihadiri oleh struktur birokrasi lokal dan tokoh masyarakat mengindikasikan politik jaringan yang sengaja dibangun oleh elite daerah. Dengan menampilkan hubungan baik dengan TNI, Bupati Eka Putra sesungguhnya menegaskan kapasitasnya sebagai fasilitator jaringan kekuasaan—yang mampu menyatukan aktor sipil dan militer dalam satu ruang legitimasi sosial. Dalam sistem demokrasi Indonesia yang masih dipengaruhi oleh sejarah dualisme kekuasaan, kerja sama semacam ini sering dipakai untuk meningkatkan citra pemerintah daerah di mata publik dan pusat.
Namun, perlu dipertanyakan: apakah langkah semacam ini benar‑benar mengakar pada kepentingan pembangunan rakyat di Tanah Datar, atau justru lebih banyak berfungsi sebagai simbol legitimasi politik Bupati dan elit lokal? Secara publik, acara ini diposisikan sebagai wujud sinergi demi “kemajuan masyarakat Tanah Datar”. Akan tetapi, sinergi yang dibangun terutama pada level simbolis dengan pejabat militer memiliki risiko menjadi panggung politik yang memperkuat citra elite tanpa dampak konkret yang jelas bagi partisipasi warga dan kesejahteraan masyarakat luas.
Selain itu, tanpa narasi yang lebih kuat tentang program dan outcome yang konkret, acara seperti ini mudah dilihat sebagai ritual legitimasi kekuasaan, bukan substansi pembangunan. Dalam sejarah hubungan sipil–militer di Indonesia, peran TNI sering dipandang strategis dalam krisis atau pembangunan infrastruktur, tetapi keterlibatan mereka di ranah politik lokal tanpa batasan yang jelas sering memunculkan kekhawatiran akan normalisasi politik militer di ruang sipil.
Pada titik ini, sambutan Bupati bukan hanya peristiwa lokal biasa—melainkan fragmen kritik terhadap cara elite daerah melakukan pemetaan relasi kekuasaan untuk memperkuat posisi mereka di hierarki politik nasional. Negara daerah seperti Tanah Datar tengah berada pada persimpangan: antara mempertahankan otonomi pemerintahan lokal dan menempatkan diri sebagai pendukung setia arus politik pusat. Kunjungan seorang Marsekal Muda TNI, jika dilihat secara tajam, menggambarkan bahwa relasi sipil–militer tetap menjadi modal politik yang diperhitungkan dalam arena demokrasi Indonesia kontemporer. GC*
0 Komentar