JAKARTA, kiprahkita.com –Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Koordinator Nasional Program Makan Bergizi Muhammadiyah (Kornas MBM) meresmikan Tahap 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampus IV Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Senin (16/2).
Peresmian ini menandai penguatan langkah Muhammadiyah dalam memperluas layanan pemenuhan gizi yang dibangun berbasis standar, tata kelola yang tertib, serta kolaborasi lintas unsur.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, Rektor UMSU, Wakil Gubernur Sumatera Utara mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, unsur PWM dan PWA Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya.
 |
Rangkaian acara diawali dengan pemutaran video proses pembangunan SPPG UMSU dan capaian program sebagai gambaran kerja yang telah berjalan dan terus berkembang.
Koordinator Nasional MBM, M. Nurul Yamin, dalam sambutannya menegaskan bahwa Tahap 3 merupakan kelanjutan dari gerak konsolidasi yang terus menguat. Menurutnya, peluncuran nasional ketiga ini menjadi momentum untuk memperbesar daya guna dan daya jangkau Muhammadiyah dalam layanan pemenuhan gizi.
“Pola pertumbuhan yang terjadi memperlihatkan penguatan struktur program yang dijalankan bertahap dan berbasis kesiapan lapangan, bukan sekadar mengejar angka,” ujar Yamin.
Ia memaparkan, hingga saat ini total SPPG yang dikelola Kornas MBM PP Muhammadiyah berjumlah 221 unit. Rinciannya, 126 SPPG telah operasional, 80 unit dalam proses verifikasi dan validasi, serta 15 unit dalam tahap persiapan.
Dari sisi dampak, jumlah penerima manfaat program telah mencapai 276.680 jiwa. Program ini juga menyerap 5.591 tenaga kerja dan didukung oleh 238 ahli gizi serta akuntan guna memastikan aspek teknis layanan dan tata kelola berjalan secara profesional.
SPPG Muhammadiyah kini telah hadir di 18 provinsi, mencakup 99 kabupaten/kota dan 183 kecamatan. Luasan lahan yang dimanfaatkan untuk mendukung ekosistem SPPG mencapai 1.095.133 meter persegi.
Menurut Yamin, data tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya berorientasi pada distribusi layanan, tetapi juga membangun sistem yang melibatkan tenaga profesional agar kualitas, akurasi pencatatan, serta pertanggungjawaban pengelolaan tetap terjaga.
Ia menegaskan, ekspansi layanan harus berjalan beriringan dengan mutu dan integritas penyelenggaraan. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi pegangan program.
“Pilar pertama adalah memastikan keamanan makanan yang halal dan tayyib. Pilar kedua adalah bekerja secara profesional dan amanah sesuai standar dan prosedur. Pilar ketiga adalah membangun ekosistem berkelanjutan agar program mampu berjalan mandiri dan tidak bergantung pada satu sumber daya saja. Dengan kerangka itu, Tahap 3 diposisikan sebagai penguatan sistem, sehingga program bisa bertahan, tumbuh sehat, dan dipercaya publik,” tegasnya.
Peresmian Tahap 3 ditandai dengan prosesi pemukulan tagading sebagai simbol dimulainya penguatan layanan. Pada kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti menyerahkan buku terbarunya berjudul Makan Bergizi Gratis Perspektif Islam dan Pendidikan kepada sejumlah tokoh yang hadir sebagai bagian dari penguatan literasi dan dukungan konseptual terhadap program.
Menutup sambutannya, Yamin menegaskan bahwa Muhammadiyah ingin memastikan perluasan layanan tidak meninggalkan disiplin standar dan tata kelola. Dengan jumlah penerima manfaat yang terus meningkat, dukungan sumber daya manusia yang bertumbuh, serta penguatan ekosistem, SPPG diharapkan menjadi simpul layanan yang tidak hanya menjawab kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga membangun fondasi keberlanjutan program pemenuhan gizi di berbagai daerah.
Muhammadiyah dan Politik Gizi: Ketika Layanan Sosial Menjadi Infrastruktur Masa Depan
Peresmian Tahap 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Muhammadiyah di Medan bukan sekadar agenda organisasi keagamaan. Ia menandai perubahan penting dalam cara masyarakat sipil mengambil peran yang selama ini identik dengan negara: memastikan rakyat cukup makan dan hidup sehat.
Di tengah meningkatnya perhatian nasional terhadap isu gizi dan ketahanan pangan, langkah Muhammadiyah menunjukkan bahwa pelayanan sosial tidak lagi cukup berbasis karitas atau bantuan sesaat. Model yang dibangun melalui SPPG justru bergerak menuju sesuatu yang lebih struktural — sistem layanan gizi berbasis standar, profesionalisme, dan tata kelola modern.
Data yang dipaparkan menunjukkan arah tersebut. Ratusan unit layanan, ratusan ribu penerima manfaat, serta keterlibatan tenaga ahli gizi dan akuntan memperlihatkan satu hal: program sosial kini dikelola seperti institusi publik yang serius, bukan kegiatan sukarela yang bergantung pada semangat semata.
Di sinilah letak perubahan paradigma. Selama ini, persoalan gizi di Indonesia sering dipandang sebagai isu bantuan sosial. Padahal, masalah gizi adalah persoalan pembangunan manusia jangka panjang. Ketika organisasi masyarakat mampu membangun sistem pelayanan yang terukur dan akuntabel, mereka secara tidak langsung sedang mengisi ruang kosong yang belum sepenuhnya dijangkau negara.
Kehadiran tokoh pemerintah dalam peresmian tersebut juga memperlihatkan fenomena baru: kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil semakin menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Negara memiliki skala dan regulasi, sementara organisasi sosial memiliki jaringan akar rumput dan kepercayaan publik. Kombinasi keduanya berpotensi menciptakan model pelayanan sosial yang lebih efektif.
Namun, ekspansi cepat selalu membawa tantangan. Semakin luas jangkauan program, semakin besar risiko penurunan mutu dan lemahnya pengawasan. Penekanan pada tata kelola, standar keamanan pangan, serta profesionalisme menjadi krusial agar program tidak berubah menjadi sekadar proyek angka penerima manfaat.
Tiga pilar yang ditekankan — halal dan tayyib, profesional dan amanah, serta ekosistem berkelanjutan — sebenarnya menunjukkan kesadaran akan risiko tersebut. Muhammadiyah tampak berusaha menghindari jebakan populisme sosial, yakni program besar yang terlihat impresif tetapi rapuh secara sistem.
Lebih jauh, SPPG memperlihatkan arah baru pelayanan sosial di Indonesia: organisasi keagamaan tidak lagi hanya menjadi pelengkap kebijakan negara, melainkan mitra strategis pembangunan manusia. Jika konsistensi mutu mampu dijaga, model ini bisa menjadi contoh bagaimana kekuatan masyarakat sipil bertransformasi menjadi infrastruktur sosial yang nyata.
Pada akhirnya, program gizi bukan sekadar soal makanan di piring hari ini, melainkan investasi kualitas generasi esok. Dan ketika organisasi masyarakat mulai membangun sistem yang tahan lama, pertanyaan besarnya bukan lagi siapa yang bekerja — negara atau masyarakat — melainkan seberapa kuat keduanya mampu berjalan bersama. *
0 Komentar