JAKARTA, kiprahkita.com –Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan memasuki fase serius. Presiden Prabowo Subianto bahkan turun langsung ke Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026) untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memimpin koordinasi penanganan karhutla.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memperkuat operasi pemadaman dengan menambah personel, helikopter water bombing, mesin pompa dan pipanisasi, serta operasi modifikasi cuaca. Presiden juga menegaskan pentingnya penanganan yang cepat, terpadu, sekaligus penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. (Sekretariat Negara)
Di tengah langkah pemerintah tersebut, perhatian publik tertuju pada keterlibatan pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, dalam membantu penanganan karhutla di daerah tersebut.
Informasi mengenai keterlibatan Haji Isam sempat berkembang menjadi narasi bahwa ia mendapat mandat khusus dari Presiden Prabowo untuk menjadi koordinator penanganan karhutla. Namun, narasi tersebut telah dibantah Istana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada penunjukan Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla. Ia menyebut semua pihak memang didorong untuk membantu penanganan, tetapi tidak ada penugasan khusus sebagaimana informasi yang beredar. (detikcom)
Haji Isam Tetap Berkontribusi
Meski bukan koordinator resmi, keterlibatan Haji Isam dalam membantu penanganan karhutla di Kalimantan Selatan memang disebut oleh Gubernur Kalsel Muhidin.
Menurut laporan yang dikutip dari keterangan Gubernur Kalsel, Haji Isam membantu menyediakan sekitar 100 unit pompa air serta dana operasional Rp7,6 miliar untuk mendukung penanganan karhutla selama dua pekan. Bantuan tersebut juga disebut mencakup dukungan alat berat dan water bombing. (detikcom)
Keterlibatan pihak swasta dalam situasi darurat seperti karhutla pada dasarnya dapat menjadi tambahan kekuatan di lapangan, terutama ketika kebutuhan personel, peralatan, dan pembiayaan meningkat.
Namun, keterlibatan tersebut tidak berarti mengambil alih kewenangan pemerintah dalam penanganan karhutla.
Lantas, Bagaimana dengan Menteri Kehutanan?
Pertanyaan mengenai posisi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga muncul di tengah perbincangan publik. Apalagi, Kementerian Kehutanan memang memiliki perangkat dan sumber daya untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan, termasuk Manggala Agni.
Bahkan sebelum kunjungan Presiden ke Kalimantan, Kementerian Kehutanan telah menyatakan memperkuat pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan. Pada Juli 2026, Kemenhut menyebut telah menyiagakan 180 personel Manggala Agni yang ditempatkan di tiga daerah operasi, yakni Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD dan pemangku kepentingan lainnya juga telah melakukan koordinasi menghadapi musim kemarau. (Kehutanan)
Artinya, persoalan karhutla bukanlah tanggung jawab satu kementerian atau satu pejabat saja. Penanganannya melibatkan banyak unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, BPBD, Manggala Agni, hingga masyarakat dan dunia usaha.
Presiden Turun Langsung Bukan Berarti Kementerian Tidak Bekerja
Kehadiran Presiden Prabowo di Kalimantan juga tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakmampuan kementerian terkait.
Dalam situasi bencana atau ancaman yang meluas, kepala negara memang memiliki kewenangan untuk mengambil kendali koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar respons pemerintah berlangsung lebih cepat.
Dalam rapat di Kalimantan, Presiden melibatkan delapan pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG dan unsur terkait lainnya. Pemerintah juga mengerahkan tambahan helikopter water bombing dan sekitar 1.500 personel TNI untuk memperkuat operasi di lapangan. (Sekretariat Negara)
Dengan demikian, keterlibatan Presiden lebih tepat dilihat sebagai upaya mempercepat koordinasi nasional menghadapi kondisi karhutla yang membutuhkan respons lintas sektor.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Di sisi lain, keterlibatan Haji Isam memperlihatkan bahwa penanganan karhutla juga membutuhkan dukungan berbagai pihak di luar struktur pemerintah.
Ketika pemerintah membutuhkan tambahan pompa, alat berat, dukungan logistik maupun sumber daya lainnya, kontribusi dunia usaha dapat menjadi kekuatan tambahan selama dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang jelas dan tidak mengaburkan kewenangan masing-masing pihak.
Karena itu, persoalan utamanya bukan semata-mata “mengapa bukan Menteri Kehutanan?”, melainkan bagaimana seluruh kekuatan yang tersedia dapat dikoordinasikan secara efektif agar api segera terkendali.
Publik tentu berhak mempertanyakan efektivitas penanganan karhutla, termasuk mengevaluasi langkah pemerintah dan kinerja kementerian terkait. Namun, pertanyaan tersebut perlu ditempatkan berdasarkan fakta bahwa penanganan karhutla merupakan kerja lintas sektor.
Pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang tampil paling depan, melainkan apakah titik api berhasil dipadamkan, masyarakat terlindungi, kerusakan lingkungan dapat ditekan, dan pelaku pembakaran yang terbukti melanggar hukum dapat ditindak.
Karhutla bukan sekadar persoalan kehutanan. Ia menyangkut lingkungan, kesehatan masyarakat, keamanan, ekonomi, dan keselamatan warga. Karena itu, kolaborasi pemerintah, aparat, masyarakat dan dunia usaha justru menjadi salah satu kunci agar penanganannya tidak berhenti pada pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi juga memperkuat pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang.*
0 Komentar