PARIAMAN — Pemerintah Kota Pariaman kembali memperoleh dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana. Sebanyak empat pasar di Kota Pariaman mendapatkan tambahan bantuan anggaran rehabilitasi untuk tahun anggaran 2026.
Kepastian tersebut diperoleh Wali Kota Pariaman Yota Balad saat menghadiri Rapat Koordinasi Antarinstansi dan Penyerahan DIPA Dana Tugas Pembantuan dalam rangka Percepatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera, yang digelar di Arch Hotel Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (5/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Yota Balad didampingi Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kota Pariaman Deddy Kurnia Illahi serta Kepala UPT Pengelola Pasar Kota Pariaman.
Tambahan anggaran tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mempercepat pembenahan sarana perdagangan yang terdampak bencana. Rehabilitasi pasar diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga mendukung kembali kelancaran aktivitas pedagang dan perekonomian masyarakat.
Rapat koordinasi sekaligus penyerahan DIPA tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Iqbal Shoffan Shofwan. Kegiatan turut dihadiri Kepala Perencanaan dan Pengendalian/Analisis dan Evaluasi Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana, Brigjen TNI Andre Julian, serta Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik, Sri Sugy Atmanto.
Dukungan anggaran ini menjadi momentum bagi Pemko Pariaman untuk melanjutkan percepatan rehabilitasi fasilitas perdagangan sekaligus memperkuat fondasi pemulihan ekonomi daerah.
Pasar memiliki posisi strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena menjadi pusat aktivitas perdagangan, distribusi kebutuhan pokok, sekaligus sumber penghidupan bagi para pedagang. Karena itu, percepatan rehabilitasi empat pasar tersebut diharapkan memberikan dampak langsung terhadap pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Pariaman.
Pemko Pariaman pun terus mendorong agar dukungan pemerintah pusat tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan pelaksanaan rehabilitasi berjalan sesuai ketentuan, sehingga sarana perdagangan yang diperbaiki nantinya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.*
0 Komentar