BATUSANGKAR, kiprahkita.com –Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah Kabupaten/Kota merencanakan pembentukan Forum Komunikasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan se-Sumatera Barat sebagai wadah koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan dan mempercepat pembangunan daerah.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Indojolito, Batusangkar, Senin (26/10/2026) malam. Forum ini nantinya diharapkan menjadi ruang berbagi informasi, menyatukan persepsi, serta memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
 |
| Forum Komunikasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan |
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, mengatakan, selama ini belum ada wadah resmi yang secara khusus mempertemukan para Asisten Ekonomi dan Pembangunan di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut membuat koordinasi dan pertukaran informasi antar daerah belum berjalan secara optimal.
Melalui pembentukan forum ini, diharapkan terwujud keselarasan dan sinergi antar pemerintah daerah, sekaligus memastikan keterpaduan arah kebijakan pembangunan. Forum tersebut juga dirancang menjadi wadah koordinasi untuk mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Barat secara menyeluruh.
Yozarwardi berharap, inisiatif yang diawali dari Kabupaten Tanah Datar, yang dikenal sebagai Luhak Nan Tuo, dapat melahirkan berbagai gagasan dan pertukaran informasi yang bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Sumatera Barat secara luas.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ari Yuswani, menyampaikan bahwa pembentukan forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki penataan dan pelaksanaan pembangunan di daerah ke depan.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mendukung pemerintah Kabupaten/Kota, terutama dalam koordinasi program-program pembangunan. Ia juga mengimbau pemerintah daerah agar tidak ragu berkomunikasi dengan pemerintah provinsi ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan sinergi lintas pemerintahan.
“Apabila komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik, ke depan akan timbul keselarasan pembangunan di Sumatera Barat,” ujarnya.
Sementara Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengapresiasi rencana pembentukan forum tersebut. Ia menilai, wadah komunikasi ini penting bagi Sumatera Barat yang dikenal sebagai daerah rawan bencana, terutama untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan dan pemulihan pasca bencana.
Menurut Eka Putra, pemerintah Kabupaten/Kota membutuhkan dukungan informasi serta koordinasi yang cepat dari pemerintah provinsi begitu juga sebaliknya agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih selaras. Melalui forum tersebut, diharapkan peran asisten ekonomi dan pembangunan semakin jelas dan koordinasi antar daerah semakin efektif.
Eka Putra juga menyinggung persoalan pembangunan di Tanah Datar, khususnya proses lelang pembangunan jalan yang telah dilakukan hingga empat kali, tetapi belum mendapatkan penawaran dari penyedia. Ia berharap persoalan tersebut dapat dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi bersama.
“Saya sangat mengapresiasi rencana pembentukan forum koordinasi ini. Mudah-mudahan pertemuan yang dilakukan di tempat bersejarah ini membawa dampak positif bagi pembangunan Sumatera Barat ke depan,” kata Eka.
Pembentukan forum komunikasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga pertukaran informasi, penyelesaian persoalan pembangunan, serta penyelarasan kebijakan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. (hp/nd)*
0 Komentar