PADANG , kiprahkita.com –Rencana reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat menghadapi tantangan penataan kawasan di sepanjang rel. Sekitar 6.800 bangunan teridentifikasi berpotensi mengganggu pemenuhan ruang bebas jalur kereta api, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan siap membantu PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, mengatakan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan KAI untuk mendukung sosialisasi rencana penataan kawasan tersebut. Menurutnya, komunikasi yang baik diperlukan agar masyarakat memahami tujuan dan tahapan pelaksanaan rencana itu.
“Prinsipnya, Pemprov Sumbar siap mendukung KAI dalam sosialisasi. Terkait teknis pelaksanaannya nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan pihak KAI,” kata Vasko di Padang, Senin (2/11/2026).
Dukungan tersebut disampaikan setelah Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, meminta keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membantu menyosialisasikan penertiban bangunan di sekitar jalur kereta api.
6.800 Bangunan Jadi Tantangan Reaktivasi
Bobby menyampaikan permintaan itu saat pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumbar di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman.
Menurutnya, keberadaan bangunan di atas lahan milik KAI menjadi salah satu kendala dalam mengaktifkan kembali jalur kereta api. Berdasarkan identifikasi perusahaan, terdapat sekitar 6.800 bangunan yang berpotensi mengganggu pemenuhan ruang bebas jalur kereta.
KAI membutuhkan ruang bebas sejauh enam meter di sisi kanan dan kiri rel, atau total 12 meter.
“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” ujar Bobby.
Selain persoalan bangunan, kondisi geografis Sumatera Barat yang berbukit serta potensi bencana alam juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan reaktivasi.
Reaktivasi Dimulai dari Kayu Tanam–Padang Panjang
KAI merencanakan pengaktifan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat secara bertahap. Tahap awal akan difokuskan pada lintasan Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer, yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.
Selanjutnya, pengembangan jalur direncanakan mengarah ke Solok dan Sawahlunto. Rencana berikutnya mencakup lintasan Padang Panjang–Bukittinggi–Payakumbuh hingga Limbanang, Kabupaten Limapuluh Kota, yang berbatasan dengan Provinsi Riau.
Reaktivasi jalur kereta api diharapkan dapat memperkuat konektivitas antardaerah. Namun, pelaksanaannya juga membutuhkan koordinasi antara KAI, pemerintah daerah, dan masyarakat, terutama dalam penataan bangunan serta penyelesaian persoalan penggunaan lahan di sekitar rel.*
0 Komentar