![]() |
humas pemprov sumbar |
PADANG, kiprahkita.com - Sebanyak 950 nagari di Sumatera Barat berada di dalam atau dekat kawasan hutan. Angka itu sama dengan 81,97 persen dari seluruh nagari yang ada di ranah ini.
Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah mengatakan hal itu, Selasa (22/8), paa kegiatan Lokakarya Nasional dan Workshop Pengelolaan Hutan, dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar bekerjasama dengan Komunitas Konsercasi Indonesia (KKI) Warsi, di Padang, sebagaimana dikutip dari pemberitaan @Humas.Sumbar pada rilisannya, Kamis (24/8).
Terkait dengan perhutanan itu, gubernur mengatakan, saat ini ada sekitar 1,5 juta hektar hutan adalah perhutanan sosial, yang merupakan kawasan hutan negara dan menjadi kewenangan Pemprov Sumbar. Statusnya adalah hutan lindung dan hutan produksi.
"Hidup sebagian besar masyarakat Sumbar yang menetap di sekitar kawasan hutan, sangat bergantung pada hutan itu sendiri dan wilayah sekitarnya," ucapnya.
Dengan kondisi seperti itu, masyarakat di kawasan hutan diharap dapat diberdayakan maksimal, sehingga mereka turut memberikan kontribusi terbaik untuk kelangsungan sumber daya alam, yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan cara memanfaatkan potensi hutan itu sendiri.
Gubbernur pun menegaskan, kawasan-kawasan itu bisa mendorong hadirnya pusat-pusat aktivitas ekonomi mikro, berbasis komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu seperti madu, kopi, rotan, manau, pasak bumi, dan Jasa Lingkungan atau ekowisata.
"Masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini merasa termarjinalkan, bisa didorong untuk meningkatkan kesejahteraan sembari menjaga hutan. Upaya yang dilakukan subsektor kehutanan melalui Perhutanan Sosial ini, diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di pedesaan atau di sekitar kawasan hutan," jelasnya.(adpsb; ed. mus)
0 Komentar