Hasil Survey itu Data Awal untuk Mengetahui Elektabilitas

Najmuddin M. Rasul, Ph.D

PADANG, kiprahkita.com - Di negara-negara demokasi maju, para elit dan aktor politik selalu menggunakan lembaga survey untuk mengukur kelayakannya  maju sebagai anggota parlemen, senator, gubernur bahkan presiden.

"Tingkat kelayakan sangat diperlukan untuk berkompetisi dengan pesaing internal, dan dari kandidat pertai lainnya," ujar Dosen Komunikasi Politik Universitas Andalas (Unand) Padang Najmuddin Muhammad Rasul, Ph.

Menurutna, tren survey itu diikuti pula oleh para elit politik di negara-negara demokasi baru seperti Indonesia. Para elit dan aktor, ujarnya, berusaha pula untuk melihat elektabilitas dan popularitasnya dengan survey.

 

Jadi, katanya, tujuan survey adalah untuk melihat dan mengukur, sejauhmana elektabilitas dan popularitas mereka di mata publik. Hasil survey, imbuhnya, adalah data mentah sekedar informasi yang mesti diolah dan dianalisis. Dari hasil olahan dan analisis informasi lahirlah data. 

"Sebagai elit dan aktor politik yang memiliki sence of politics, mereka akan selektif dalam memilih lembaga survey. Mereka harus tahu siapa pemilik lembaga, siapa penelitinya, apakah sudah punya reputasi nasional dan internasional," tambahnya.

Sebaliknya, kata Najmuddin, ada pula pemain pemula dalam politik, umumnya mereka kurang menghiraukan kualitas lembaga survey.

Para pemesan dan pengguna lembaga survey, imbuhnya, melanjutkan pembuatan komitmen dan kesepakatan politik dan hukum, agar tidak tidak terjadi silang sengketa diantara pemesan dan pemilik lembaga survey. 

"Khusus dalam pelaksanaan survey yang amat penting disepakati adalah disain penelitian atau survey. Disaign penelitian ini meliputi: masalah penelitian rumusan masalah, tujuan penelitian atau survey," jelasnya.

 

Kemudian, terang Najmuddin, masuk jenis variabel dan rumusan hipotesis dan berapa banyak hipotesis yang akan diuji.  Setelah itu, siapa dan berapa banyak populasi penelitian, jenis atau data demografi dan data lainnya, berapa banyak sampel penelitian, teknik penentuan sampling.

Lalu, berapa banyak item kuesioner yang digunakan per variabel. Penguji validitas dan reabilitas alat pengumpul data Berapa banyak enumerator pengumpul data yang digunakan. Apakah survey dilakukan secara nasional atau bukan.

"Setelah ada kesepakatan, baru masuk pada kontrak tentang durasi pelaksanaan survey dan finansial. Kesepakatan dan komitmen ini di legalkan melalui notaris," jelas akademisi asal Kabupaten Tanah Darar itu.

Berdasarkan data hasil survey, pemesan dan pengguna survey akan bertanya apakah hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian? Jika hasil survey tidak sesuai dengan harapan, maka muncul masalah.  

Bagaimana caranya data survey menjadi positif. Artinya, peneliti akan memberikan hasil sesungguhnya pada pemesan survey. "Umumnya, data hasil survey ada yabg real dan dan rekayasa," sebut Najmuddin.

 

Umumnya, kata dia, elit dan aktor politik di negara maju akan menggunakan data real. Artinya, mereka akan kontestasi politik bila data survey positif. Sebaliknya di negara demokrasi,  umumnya elit dan aktor politik cenderung menggunakan data rekayasa. 

"Bagi saya, mestinya para elit dan aktor politik harus jujur pada dirinya sendiri. Jangan bohongi diri," simpulnya.(mus)