SOLO, kiprahkita.com - Dakwah komunitas. Inilah aslinya dakwah Muhammadiyah. KH. Ahmad Dahlan telah merintisnya sejak lama, sepatutnya pulalah jadi fokus perhatian warga Muhammadiyah saat ini.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, Jumat (25/8), saat memberi arahan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah, di Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), mengurai akar historis, sosiologis, dan antropologis dakwah Islam di Indonesia.
"Indonesia jauh sebelumnya adalah mayoritas Hindu dan Budha, tetapi Islam dapat menjadi mayoritas, itu tidak lain karena efektifitasnya pendekatan Dakwah Komunitas. KHA Dahlan telah melakukan sesuatu melampau zamannya dengan mengembangkan Dakwah Komunitas, semenjak Komunitas Wal Ashri, almaun, fathun qulub dan berbagai komunitas," ujarnya.
Pada rakornas yang diikuti 350-an peserta itu, turut pula memberi sambutan Rektor UMS Prof. Dr. Sofyan Hanif. Dia mengaku amat bahagia, karena menerima barokah dari berbagai kegiatan Muhammadiyah, termasuk jadi tuan rumah muktamar.
"Kita mendapatkan delapan ribu mahasiswa reguler, di tengah kampus lain susah mendapatkan mahasiswa, UMS malah mendapatkan mahasiswa melimpah, berkah muktamar dan kegiatan-kegiatan di kampus kita ini," ujarnya.
Rakornas LDK menjabarkan keputusan Muktamar dalam rangka melakukan mapping gerakan Dakwah Komunitas secara nasional, dan menyusun pedoman dan panduan Dakwah Komunitas Muhammadiyah.
Secara umum, menurut Sekretaris LDK PP Muhammadiyah Suhardin, Dakwah Komunitas yang disasar oleh LDK, komunitas atas, menengah, bawah, khusus, marginal, dan komunitas virtual.
Menurutnya, dakwah yang dilakoni LDK selama ini pada daerah tiga T (terdepan, terluar dan tertinggal) tetap menjadi prioritas, tetapi melakukan pengembangan dan invasi dalam komunitas yang disebutkan di atas.
"Masing-masing wilayah dan daerah diberikan tanggungjawab untuk menyusun strategi, dan agenda aksi dalam melakukan gerakan dakwah komunitas, pada segmentasi komunitas dengan diversifikasi model yang menjadi pilihan," katanya.
Pimpinan Pusat melalui rakornas ini, ujarnya, hanya melahirkan panduan dan model serta mengkoordinasikan agenda aksi antar wilayah, dan menyesuaikan dengan key performance indicator yang dibebankan muktamar kepada LDK.(Suhardin)
0 Komentar