Sembilan Kriteria untuk Pemerintahan yang Baik

Najmuddin M. Rasul

PADANG, kiprahkita.com - Dosen Komunikasi Politik Universitas Andalas (Unand) Padang Najmuddin Muhammad Rasul, Ph.D menyatakan, pelibatan warga dalam pembangunan dan proses demokrasi adalah sesuatu yang mutlak.

"Ada sembilan kriteria pemerintahan yang baik, versi UND. Ini harus menjadi perhaian utama bilan kita ingin maju sebagai sebuah negara demokrasi," ujarnya.

Sembilan kriteria yang dimaksud adalah pemimpin mesti melibatkan warga dalam pembangunan. Artinya, kata dia,  ublik bukan sekadar penonton atau objek, tapi mesti dikibatkan dalam pembangunan. Publik harus merasa memiliki dan mendapatkan keuntungan dari pembangunan itu.

Berikutnya, kata tokoh masyarakat Luhak Nan Tuo di Kota Padang itu, pembangunan harus menatuhi aturan hukum yakni erkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh. Lalu ketiga, dalam proses pembangunan pemimpin mesti mengutamakan transparansi, yakni proses kelembagaan dan informasi dapat diakses secara bebas.

"Keempat, pemimpin memilik daya Tanggap: Setiap institusi diarahkan pada upaya melayani pihak berkepentingan. Kelima, setiap kebijkan mesti berorientasi konsensus (musyawarah) dan Bertindak sebagai penengah dalam kepentingan berbeda bukan menjadi pembuat masalah (problem maker).

Seterusnya keenam, menurut Najmuddin, seorang pemimpin mesti berkeadilan untuk semua orang.  Kevujuh, pemimpin mesti berfikir ffektivitas dan efisiensi: Hasil kegiataan kelembagaan harus sesuai kebutuhan.

Kedelapan,  seorang mesti memiliki rasa tanggungjawab (akuntabilitas) kepada publik. Dan kesembilan, seorang pemimpin mesti bervisi Strategis: Sudut pandang yang luas dan berkelanjutan.

"Kesembilan kriteria tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) itu, bisa menjadi tolok ukur bagi pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa, terhadap kesuksesannya dalam menjalankan roda pemerintahan," jelas Najmuddin.

 

Sembilan kriteria good governance itu, sebutnya, juga bisa dijadikan publik sebagai alat ukur terhadap kebijakan-kebijakan rezim.

 

Kalau dalam konteks Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 nanti, menurutnya, dengan sembilan kriteria good governance, publik bisa melihat apakah layak anggota parlemen, senator, eksekutif yang sekarang dipilih kembali, termasuk dalam menentukan pilihan terhadap partai politik.

"Saya berharap pada elit-elit parpol untuk mecalonkan kader-kader yang memiliki pemahaman dan kemampuan berpolitik dan demokrasi, dengan menjadikan publik sebagai bagian dari pembangunan," katanya.

 

Menurutnya, kalau kita merujuk pada tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan UUD1945 adalah untuk mencerdaskan bangsa, itu artinya pembangunan nasional untuk semua, bukan kepentingan pribadi, kelompok, dan keluarga. 

Agar pemilu 2024 dapat melahirkan elit-elit dan aktor politik yang mumpuni, tegasnya, maka diminta agar elit-elit partai, penyelenggara, dan pengawas Pemilu (KPU  dan Bawaslu), penegak hukum, pemerintah, dan media, betul-betul menaati regulasi, jujur, dan berkeadilan.(mus)