PAGARUYUNG, kiprahkita.com - Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian menegaskan, pengendalian harga beras tidak cukup hanya di pasar saja, tetapi memerlukan langkah-langkah strategis, dan melibatkan semua elemen terkait.
"Karena menyangkut gabah dan beras di tingkat petani, tentu saja pengendalian harga beras bisa dilaksanakan dengan dukungan instansi terkait, seperti ketersediaan irigasi yang baik, pengendalian hama tikus dan ketersediaan pupuk, agar pertanian bisa berjalan baik, sehingga ketersediaan beras juga tercukupi," katanya.
Richi menegaskan hal itu, Senin (25/9), usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual melalui zoom meeting, di aula eksekutif kantor Bupati.
Sesuai arahan Mendagri, kata Richi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melanjutkan rapat, membahas langkah-langkah strategis yang bakal dilakukan.
Dalam rakor dengan Mendagri, imbuhnya, ada isu strategis yang diminta dilakukan pemerintah daerah, seperti pengendalian harga beras dan pasar murah. Pengendalian harga beras, tegas Richi, bukan hanya dilaksanakan di pasar saja, namun juga menyangkut stabilitas harga di tingkat petani.
Untuk pelaksanaan pasar murah, Wabup berharap, dilakukan pada saat yang tepat. Jangan sampai terjadi, katanya, saat operasi pasar malah menggunakan beras dari luar.
"Memang beras dari luar lebih murah, namun dengan menggunakan beras lokal akan dapat membantu petani kita secara langsung, apalagi beras yang ada di Sumatra Barat dengan kualitas medium, tapi setingkat premium beras dari luar," jelasnya, sebagaimana diberitakan Bagian Prokopim Setdakab Tanah Datar.
Mendagri Tito dalam arahannya menyatakan, saat ini inflasi Indonesia berada di peringkat 131 dari 186 negara di dunia kondisi Agustus 2023.
"Inflasi Indonesia pada angka 3,27 persen, dan beras menjadi komoditas memberikan andil inflasi yaitu sebesar 0,5 persen, disusul gula pasir menjadi peringkat 2 dan beberapa komoditas pokok lainnya," ujarnya,
Tito pun meminta jajaran kementerian bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota, memaksimalkan instrumen yang ada untuk mengendalikan inflasi daerah.
"Diharapkan daerah dapat membanjiri pasar dengan beras agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk juga melaksanakan pasar murah untuk pemenuhan bahan pokok masyarakat," sebut Tito.(prokopimtd; ed. mus)
0 Komentar