 |
| Prof. Abdul Mu'ti.(muhammadiyah.or.id) |
GRESIK, kiprahkita.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Abdul Mu'ti menyatakan, persyarikatan umat yang dipimpinnya itu, tidak ingin memberi 'cek kosong' kepada pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Pemilu 2024.
“Kita tidak ingin memberikan cek kosong bagi capres-cawapres, tapi kita juga tidak ingin memberikan cek bodong," ujarnya, Ahad (26/11), pada kegiatan Tabligh Akbar Milad Muhammadiyah ke-111 dan Pengukuhan PCM-PCA Benjeng dan PRM-PRA se-Cabang Benjeng, Dermo.
Mu'ti mengatakan hal itu kepada keluarga besar Muhammadiyah, terkait dengan telah terlaksananya dengan baik upaya merawat politik kebangsaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Uji Publik bagi tiga pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024, yang digelar sejak hari Rabu (22/11) hingga Jumat (24/11).
Tiga pasangan Capres-Cawapres yang telah diuji oleh Muhammadiyah adalah paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Melalui kegiatan itu, imbuhnya, Muhammadiyah ingin memberikan masukan, gagasan sebagai bagian dari partisipasi politik (kebangsaan) Muhammadiyah.
Para capres dan cawapres itu diberi empat jilid buku buku; Negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah; Indonesia Berkemajuan dari rumusan Sidang Tanwir Samarinda; Isu-Isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan Universal; lalu Tanfidz Keputusan Muktamar ke-48 di Surakarta.
Menurutnya, uji publik bagi tiga pasangan capres-cawapres tersebut, menjadi strategi Muhammadiyah untuk menampilkan posisi Persyarikatan yang netral-aktif dalam geliat Pemilu 2024.
“Dialog publik ini bagian dari komunikasi politik. Kita memahami aspirasi, visi, misi capres-cawapres, sekaligus menitipkan gagasan Muhammadiyah untuk Indonesia yang berkemajuan,” ungkapnya.
Mu’ti lalu menjelaskan makna netral-aktif yang dipegang Muhammadiyah, yakni netral artinya tidak terlibat untuk mendukung salah satu calon, tapi Muhammadiyah tetap aktif membangun komunikasi yang sebaik-baiknya dengan setiap capres-cawapres.
BUKAN SEKADAR KONTES
Proses Dialog dan Uji Publik Muhammadiyah bagi tiga pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024, dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, menarik perhatian banyak kalangan. Bagi Muhammadiyah itu, hal itu penting dan bukan sekadar kontes.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir menyatakan, hal ini penting karena terkait dengan rancang bangun kepemimpinan Indonesia ke depan.
Selain bertanggung jawab pada 271 juta jiwa rakyat yang memberi mandat, siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nantinya, ujarnya, memikul tanggung jawab moral yang begitu berat untuk mengelola seluruh potensi SDM dan SDA, agar cita-cita nasional Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dapat terwujud.
“Muhammadiyah berpandangan, kontestasi pemilu bukan sekadar wahana untuk berkontestasi merebut hati rakyat, dan nanti menduduki jabatan pemerintahan, tapi pada saat yang sama, bagaimana jabatan pada pemerintahan ini lebih-lebih pada presiden dan wakil presiden membawa mandat yang seutama-utamanya,” kata Haedar, dikutip dari laman resmi muhammadiyah.or.id.
Haedar berpesan, siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, agar serius menjaga konstitusi dan mengutamakan pengejawantahan misi-visi cita-cita nasional, dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 beserta Pancasila di atas perspektif visi-misinya sendiri.
“Kami juga berharap bagaimana pemimpin bangsa ini ke depan dapat membawa Indonesia maju yang modern, negara besar yang berdiri sejajar, bermartabat, dan berdaulat dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju," tegasnya.
Indonesia ke depan, tegasnya,tidak menjadi negara yang sekadar menjadi objek investasi dan politik-politik kepentingan luar negeri, yang boleh jadi tidak sesuai dengan semangat, jiwa, dan dasar-dasar konstitusi.
Menurut Haedar, dialog publik juga dimaksudkan sarana untuk literasi politik warga Muhammadiyah dan publik luas. Rakyat yang akan menentukan pilihan pada 2024, katanya, supaya memiliki pengetahuan tentang visi, misi dan gagasan para calon pemimpin yang akan berlaga.
“Kemandegan masih ada, erosi peluruhan masih ada, distorsi atau deviasi penyimpangan dari cita-cita jiwa pikiran, dan fondasi besar yang telah diletakkan oleh para pendiri Indonesia itu,” katanya.(muhammadiyah.or.id; ed. mus)
0 Komentar