 |
| infopublik.id |
JAKARTA, kiprahkita.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima 26.319 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Tahun Anggaran (TA) 2024.
Formasi itu ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, usulan formasi ASN 2024 akan digunakan untuk mengatasi jumlah tenaga non-ASN, yang saat ini masih mencapai lebih dari 20 ribu orang.
Dalam TA 2024, Kementerian PUPR akan menerima 26.319 ASN, terdiri dari 6.385 calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga teknis, 3 CPNS tenaga kesehatan, dan 19.931 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis.
"Kementerian PAN-RB sudah memberikan kesempatan, berarti sekarang tinggal upaya kita di Kementerian PUPR. Saat ini kita masih punya sekitar 20 ribu lebih non-ASN, 3.200 PPPK, dan 19 ribu-an ASN. Kita harus selesaikan status 20 ribu orang non-ASN," ujarnya.
Menteri Basuki mengungkapkan hal itu, pada acara Penyerahan Persetujuan Prinsip Kebutuhan ASN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024 di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (19/4/2024), di Jakarta.
Menteri juga mengapresiasi Kementerian PAN-RB yang telah menyetujui usulan formasi Kementerian PUPR, dan berharap agar masalah status tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, secara total usulan formasi ASN Kementerian PUPR disetujui sebesar 95,3 persen, dengan 26.319 formasi dari usulan sebanyak 27.609 formasi.
Menteri Anas menyebutkan lima prinsip penerimaan ASN 2024 yang telah disepakati bersama Presiden Jokowi, yaitu:
1. Fokus pada pelayanan dasar tenaga guru dan kesehatan.
2. Optimalisasi penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di internal pemerintah.
3. Merekrut talenta baru (fresh graduate) melalui seleksi CPNS.
4. Mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak transformasi digital.
5. Mendukung efektivitas kerja Ibu Kota Nusantara (IKN).
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian PUPR, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, dan beberapa Direktur Jenderal serta Staf Ahli Menteri di bidang masing-masing.(infopublik.id)
0 Komentar