JAKARTA, kiprahkita.com - Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal (PNF) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Didik Suhardi, menyoroti masalah program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada guru di sekolah swasta.
Program PPPK guru yang kini diterapkan menuai banyak pro dan kontra, terutama terkait dengan diterimanya guru-guru dari sekolah swasta yang kemudian dipindahkan ke sekolah negeri.
Hal ini menjadi ironi bagi sekolah swasta, termasuk sekolah Muhammadiyah, yang sejak awal berdiri untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi putra dan putri bangsa Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan yang setara.
“Di Muhammadiyah, ada sekitar 10 ribuan guru-guru terbaik yang diambil melalui program PPPK yang selanjutnya masuk ke sekolah negeri,” ungkap Didik, dirilis muhammadiyah.or.id yang diakses pada Ahad (4/8).
Didik menekankan, sejak awal berdirinya sekolah Muhammadiyah hingga kini, tetap memegang komitmen sebagai penyelenggara pendidikan yang inklusif untuk semua, tanpa terkecuali.
Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, semua peserta didik diterima dengan baik semata untuk memberikan akses kesuksesan di masa depan yang lebih baik, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung.
“Artinya semua diberikan kesempatan untuk meraih masa depan yang gemilang,” tambahnya.
Selain itu, Didik juga menyoroti dampak inflasi yang serius bagi sekolah swasta, dampak yang tidak sepenuhnya dirasakan oleh sekolah negeri.
Menurutnya, sekolah-sekolah swasta harus memutar otak lebih keras untuk tetap menyediakan pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau.
“Sekolah swasta merasakan betul dampak inflasi yang selalu naik,” katanya.
Inflasi ini menimbulkan paradoks di sekolah-sekolah swasta, di mana mereka tetap ingin menyediakan layanan pendidikan bagi putra-putri bangsa Indonesia yang terjangkau, unggul, dan berkemajuan, namun di sisi lain dibenturkan dengan kenyataan bahwa inflasi terus membuntutinya.(*/mus)
0 Komentar