 |
| ilustrasi bus TransPadang |
JAKARTA, kiprahkita.com - Diperlukan berbagai terobosan untuk mendorong lebih banyak daerah di Indonesia, berkomitmen dan mampu mengembangkan transportasi massal perkotaan.
Hingga saat ini, belum seluruh pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penyelenggaraan transportasi perkotaan, sesuai dengan kewenangannya.
"Perlu berbagai langkah terobosan agar semakin banyak Pemerintah Daerah memiliki keberpihakan dan kemampuan menyelenggarakan angkutan umum massal perkotaan secara mandiri," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Jumat (11/10/2024), di Jakarta.
Menhub menekankan pentingnya pengembangan transportasi umum massal, sebagai solusi mobilitas di perkotaan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 57 persen dari 277 juta penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, dan angka ini diperkirakan meningkat menjadi 66,6 persen pada tahun 2035.
Dengan urbanisasi yang terus meningkat, kebutuhan akan transportasi publik yang efisien dan nyaman semakin mendesak.
"Peningkatan mobilitas di perkotaan memerlukan penyediaan transportasi umum massal yang dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini menjadikan transportasi perkotaan isu strategis yang perlu diperhatikan saat ini dan di masa depan," tambah Menhub.
Meskipun sejumlah kota besar seperti Jakarta, Solo, Semarang, dan Bogor telah menunjukkan kemajuan dalam pengembangan transportasi massal, banyak daerah lain masih menghadapi tantangan terkait ketersediaan infrastruktur, integrasi sistem, dan kualitas pelayanan.
Secara hukum, katanya, penyelenggaraan angkutan massal perkotaan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun, belum semua daerah mampu melaksanakannya secara optimal.
Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, berupaya mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum, dengan memberikan subsidi melalui skema Buy The Service (BTS).
Saat ini, Kementerian Perhubungan telah berkomitmen memberikan stimulus melalui skema BTS di 14 kota, termasuk Palembang, Medan, Bali, Surakarta, dan Makassar, yang telah melayani hingga 75 juta orang.
Namun, baru sekitar 20 pemerintah daerah yang berkomitmen menyelenggarakan transportasi umum massal, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rektor Universitas Diponegor, Prof. Dr. Suharnomo berpendapat, perencanaan transportasi yang matang sangat penting, untuk mengatasi tantangan mobilitas di perkotaan.
"Mobilitas dari satu tempat ke tempat lain akan menjadi masalah, jika transportasinya tidak direncanakan dengan matang," ujarnya, dikutip dari pemberitaan infopublik.id, Sabtu (12/10) pagi.
Upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan transportasi massal perkotaan, ujarnya, diharapkan dapat menjawab tantangan mobilitas, dan meningkatkan kualitas hidup di tengah urbanisasi yang pesat.(*)
0 Komentar