Membangun Masa Depan Melalui Sekolah Rakyat: Langkah Nyata Pemerintah Daerah
TANAH DATAR, kiprahkita.com –Kebijakan Sekolah Rakyat, yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan didukung penuh oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hadir sebagai strategi revolusioner dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pendekatan bottom-up. Rencana awal mencakup pembangunan 200 sekolah berasrama di wilayah-wilayah tertinggal, dengan syarat lengkap—lahan, infrastruktur, dan tenaga pendidik—disiapkan oleh pemerintah daerah.
 |
| Rencana Lokasi Sekolah Rakyat, Foto by Anggit |
Tujuan utama dari program ini sangat jelas: menjamin akses pendidikan gratis yang tidak hanya formal, tetapi juga mencakup asrama, fasilitas pendukung, dan pembinaan karakter. Hal ini terlihat dari rencana pembangunan sekolah berasrama penuh seluas 5–8 hektare, lengkap dengan laboratorium, teknologi pendidikan modern, dan pola hidup disiplin ― sesuai arahan agar SDM unggul dan kompeten dalam era global.
Dengan dukungan Pemda seperti Tanah Datar, seluruh tahapan dipersiapkan dengan matang: mulai akreditasi, perizinan, hingga pembangunan fasilitas pendukung, seperti akses jalan, listrik, dan jaringan air bersih. Itu semua dilakukan agar sekolah dapat beroperasi segera dan memberi nilai tambah nyata bagi murid—terutama dari kelompok keluarga pra-sejahtera.
Lebih jauh, Sekolah Rakyat bukan hanya tentang ruang belajar—tapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan etos kerja. Guru-guru yang ditempatkan di asrama tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan kebersamaan. Targetnya: mencetak generasi pemimpin muda yang bukan hanya cerdas akademis, tetapi juga bermoral dan mandiri.
Impak lebih luas dari program ini adalah dorongan terhadap pemerataan SDM yang berkualitas dan siap bersaing, terutama di daerah-daerah selama ini tertinggal. Selain membangun fasilitas fisik, Sekolah Rakyat juga membuka jalan bagi peningkatan potensi lokal melalui jalur vokasi, kepemimpinan, dan kewirausahaan sejak dini.
Selain tagline besar “Indonesia Emas 2045,” skema ini juga menjadi platform pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan memprioritaskan siswa dari keluarga DTKS desil 1 dan 2, negara tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membangun peluang naik kelas generasi muda dari daerah pinggiran.
Secara sinergis, program ini melibatkan Kementerian Sosial, Pendidikan, PUPR, dan Aparatur Daerah melalui forum koordinasi teknis dan pembentukan Satgas Sekolah Rakyat. Kolaborasi ini memastikan kualitas perencanaan dan implementasi yang menyeluruh, serta monitoring yang transparan agar setiap sekolah beroperasi sesuai standar dan tepat sasaran.
Sebagai kesimpulan, Sekolah Rakyat adalah salah satu batu loncatan penting dalam strategi pengembangan SDM Indonesia. Dengan dukungan lokasi, anggaran, dan tenaga pengajar dari Pemda, program ini bukan hanya membangun bangunan sekolah, tetapi membangun fondasi masa depan bangsa—SDM yang unggul, berdaya saing, dan bermartabat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Pusat dalam pengembangan Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyiapkan lahan seluas 8.000 meter persegi milik pemerintah daerah yang berlokasi di Jorong Bukik Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama Pj. Sekretaris Daerah Elizar, Kepala Dinas PUPR Ten Ferri, Plt. Kepala Dinas Sosial dan PPPA Heldiyas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Yusrizal, serta Sekretaris Dinas PUPR Alhadi dan jajaran lainnya, meninjau langsung lokasi yang direncanakan sebagai pembangunan Sekolah Rakyat tersebut pada Selasa, 1 Juli 2025. (Yus MM*)
0 Komentar