PARIAMAN, kiprahkita.com - Menjelang tiga minggu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Sumatera Barat dipetakan sebagai salah satu daerah rawan konflik, dengan berbagai potensi kerawanan.
Plt Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, mengingatkan pentingnya peran aktif seluruh pihak. dalam menjaga stabilitas keamanan.
Stabilitas pelaksanaan Pilkada ini, menurutnya, dianggap penting tidak hanya untuk keamanan daerah, tetapi juga sebagai faktor penunjang stabilitas ekonomi nasional, sesuai harapan Presiden RI Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan Audy saat menutup Rapat Koordinator (Rakor) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar yang mengusung tema "Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024", Senin (5/11), di Aula Kantor Balai Kota Pariaman.
“Rakor ini sangat penting kita ikuti, terutama dengan waktu Pilkada Serentak yang sudah semakin dekat. Beberapa daerah sudah memasuki tahapan debat kandidat, sehingga eskalasi dan tensi Pilkada pun mulai meningkat,” ujar Audy dalam sambutannya.
Di Sumatera Barat, menurut Audy, sejumlah daerah telah diidentifikasi sebagai wilayah, dengan potensi konflik yang tinggi selama pelaksanaan Pilkada.
Potensi konflik yang dihadapi cukup beragam, mulai dari gesekan antarpendukung, pelanggaran kampanye, pelanggaran netralitas ASN, hingga praktik politik uang atau money politic.
“Oleh karena itu, semua elemen di provinsi dan kabupaten/kota perlu meningkatkan peran dalam menjaga stabilitas Pilkada. Sebagaimana harapan Bapak Presiden Prabowo, stabilitas Pilkada sangat berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi. Dengan menjaga Pilkada di Sumbar yang mengusung tagline Pilkada Badunsanak, kita juga menjaga stabilitas nasional,” tambahnya.
Audy juga menyoroti potensi kerawanan praktik politik uang dan pelanggaran netralitas ASN yang lebih rentan di sejumlah kabupaten/kota.
Situasi ini diperburuk dengan fakta, sebagian besar daerah tersebut dipimpin oleh Penjabat (Pj), Pejabat Sementara (Pjs), atau Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah, yang membuat dinamika Pilkada semakin kompleks.
Menurutnya, aAda daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang cenderung kecil, sehingga potensi money politi*-nya tinggi.
Selain itu, di beberapa daerah, baik petahana Wali Kota maupun Wakil Wali Kota ikut serta dalam kontestasi, bahkan Sekretaris Daerah juga mencalonkan diri.
"Ini membuat netralitas ASN di wilayah tersebut benar-benar diuji," ujar Audy, dikutip dari pemberitaan Biro Adpim Setdaptov Sumbar, Selasa (6/11).
Rakor juga diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antar kepala daerah di Sumatera Barat, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pelaksanaan Pilkada 2024.(adpsb; ed.mus)
0 Komentar