Dinamika Tanah Datar: Dari Masjid Baru, Kandidat Sekda, hingga Laporan APBD
TANAH DATAR, kiprahkita.com –Tanah Datar tengah memasuki fase penting dalam pembangunan spiritual dan birokrasi. Sejumlah agenda besar terselenggara dalam waktu berdekatan: Pembukaan salat Jumat perdana di masjid baru, tahapan akhir seleksi Sekretaris Daerah (Sekda), dan penyampaian pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024.
Ketiga hal ini menjadi gambaran bagaimana Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus bergerak menyentuh aspek religius, struktural, dan fiskal daerah.
1. Masjid Abdul Djalil Nurul Hamdi Gelar Salat Jumat Perdana, 30 Mei 2025
 |
| Khatib shalat Jumat perdana |
Pengurus Masjid Abdul Djalil Nurul Hamdi, Jorong Guguak Tinggi, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, mengundang seluruh umat Muslim untuk hadir dalam pelaksanaan Salat Jumat perdana pada Jumat, 30 Mei 2025 esok.
Masjid ini merupakan satu dari sekian rumah ibadah baru yang diharapkan menjadi pusat spiritual sekaligus sosial masyarakat di Lima Kaum khususnya dan Tanah Datar pada umumnya.
Pengurus masjid menyampaikan harapan agar keberadaan masjid tersebut menjadi pusat kegiatan keagamaan yang dinamis dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Kegiatan Jumat perdana ini akan menjadi tonggak awal aktivitas ibadah yang berkelanjutan di masjid yang baru rampung tersebut.
2. Tiga Kandidat Sekda Tanah Datar Diumumkan, Ini Nama-Namanya
Setelah melalui proses seleksi dan assessment di Padang, Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Datar, Andri Yulika, SH., MH., pada Rabu, 28 Mei 2025, menetapkan tiga nama kandidat yang lolos ke tahap akhir seleksi.
Adapun tiga nama kandidat Sekda Tanah Datar tersebut, berdasarkan urutan abjad, adalah:
Abdurrahman Hadi, S.STP., M.Si.
Drs. Mukhlis
Sri Mulyani, S.P., M.Si.
Ketiga kandidat tersebut diwajibkan menyerahkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah, selambat-lambatnya pada 2 Juni 2025 kepada BKPSDM Kabupaten Tanah Datar.
Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda ini cukup panjang dan menyita energi. Tahapan dimulai dengan penilaian kompetensi yang dilaksanakan pada 14 hingga 15 Mei 2025 (Rabu–Kamis) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Jalan Amal Hamzah Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.
Berdasarkan surat elektronik dari Ketua Pansel, Andri Yulika, tertanggal 20 Mei 2025, berikut enam nama yang dinyatakan lulus penilaian kompetensi dan berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni penulisan makalah yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2025, di Hotel Daima Padang. Nama-nama tersebut, berdasarkan abjad, yaitu:
Abdurrahman Hadi, S.STP., M.Si.
Harfian Fikri, S.Sos.
Drs. Mukhlis
Nusirwan, SH., S.Sos., MT.
Sri Mulyani, S.P., M.Si.
Yusnen, S.Ag., M.Si.
Dari enam nama tersebut, tiga kandidat terbaik akhirnya ditetapkan dan akan menjalani tahapan akhir sebelum pelantikan resmi Sekda Tanah Datar.
Tahapan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar telah memasuki tahap akhir. Berdasarkan hasil assessment oleh panitia seleksi, tiga nama kandidat lolos ke tahap akhir dan diserahkan ke Bupati Tanah Datar untuk dipilih satu orang yang terbaik.
Ketiganya merupakan pejabat senior yang telah menorehkan berbagai prestasi di lingkungan birokrasi. Proses pemilihan akhir akan dilakukan oleh Bupati Eka Putra, sesuai dengan peraturan dan rekomendasi KASN.
3. DPRD Tanah Datar Gelar Paripurna, Wabup Paparkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna pada Rabu (28/5/2025) dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Setelah Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, S.Psi., membacakan Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, sidang paripurna DPRD Tanah Datar dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi.
Sidang paripurna yang digelar pada Rabu, 28 Mei 2025, di Aula Utama Gedung DPRD Tanah Datar ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri oleh 21 anggota dewan lainnya.
Selain jajaran DPRD, hadir pula Wakil Bupati Ahmad Fadly, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan Asisten, Kepala OPD, para Camat dan Wali Nagari se-Tanah Datar, serta undangan lainnya.
Delapan fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum mereka terhadap pelaksanaan APBD 2024. Secara umum, fraksi-fraksi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Meski demikian, DPRD mengingatkan agar pemerintah daerah dan seluruh OPD tidak terlena dengan capaian tersebut. Fraksi-fraksi menekankan bahwa opini WTP bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Pemerintah tetap harus fokus pada optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta pencapaian target pajak secara maksimal.
Ketua DPRD, Anton Yondra, menyampaikan apresiasi atas penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah melalui audit BPK dengan hasil memuaskan. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum mereka, yakni:
Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat dengan juru bicara Asrul Jusan
Fraksi Ummat Golkar oleh Masnefi
Fraksi PKB oleh Zaiful Imra
Fraksi PAN oleh Felly Endra
Fraksi NasDem oleh Khairul Abdi
Fraksi Gerindra oleh Mulyani
Fraksi PPP oleh Zulhadi
Fraksi PKS oleh Jamal Ismail
Sidang paripurna tersebut menjadi bagian penting dari proses akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, sekaligus refleksi atas kinerja keuangan daerah selama tahun anggaran berjalan.
 |
| Wakil Bupati Ahmad Fadly |
Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD tahun 2024 telah berjalan sesuai rencana dan mengacu pada asas transparansi serta akuntabilitas. Dalam pidatonya, Wabup juga memaparkan realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan.
Ranperda ini akan dibahas secara intensif oleh DPRD bersama TAPD dan perangkat daerah terkait, sebelum ditetapkan menjadi Perda. (Yus MM/*)
0 Komentar