Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia Gelar Rapat Kerja Wilayah

ADAKSI DPW SUMBAR: Gelar Rapat Kerja Wilayah

PADANG PANJANG, kiprahkita.com –ADAKSI (Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia) DPW Sumatera Barat akan menggelar Rapat Kerja Wilayah pada Sabtu 13 Desember 2025 mendatang di Ballroom Maninjau Hotel Monopoli, Bukittinggi. Ujar Ketua Umum ADAKSI DPW SUMBAR Aryoni Ananta, S.Ds., M.Sn (7/12) di ruang kerjanya.

Aryoni mengatakan, "Secara organisasi Rakerwil ini dilakukan untuk mendukung eksistensi Dewan Pimpinan Pusat tentang perjuangan daulat bersama doaen se-Indonesia. Sekarang ini kita telah memperjuangkan tentang peraturan yang telah diPerMenkan perihal Tunjangan Kinerja (TUKIN) dosen dilingkungan kerja Kemendikbud saat itu dari tahun 2020-2024, jadi selayaknya Tukin tersebut sebagai hak dosen sudah diterima saat ini. Paparnya 

Aryoni menekan, Begitu juga perihal tunjungan fungsional dosen yang sudah 18 tahun tidak pernah naik. Sementara fungsional dilevel yang sama dengan dosen sudah dievaluasi sekali 4 tahun. Hal ini tentu tidak adil bagi dosen. Sedangkan Kementrian dan Negara menganggap dosen sebagai tulang punggung utama untuk pendidikan di Indonesia. Inilah yang mendasari dilaksanakan Rakerwil ditingkat wilayah agar terbentuk sebuah sistem yang benar. Tuturnya.

Organizing Committee Demas Bayu Handika, M. Biotech mengatakan, Rakerwil ini bertemakan "Dosen Berdaulat dan Bermartabat" Membangun Masa Depan Pendidikan Tinggi Indonesia, Tantangan serta Harapan. Tema ini sudah mencakup keseluruhan dari Rakerwil. Dosen Berdaulat dan Bermartabat, kita fokus pada satu tujuan utama ADAKSI yakni berdaulatnya dosen dengan meningkatnya keaejahteraan dosen. Hal utama yang dirembukkan adalah hutang Tukin 2020-2024 dan kenaikan fungsional. Tuturnya.

Bayu menambahkan, Membangun Masa Depan Perguruan Tinggi Indonesia, tantangan serta Harapan sesuai sekalu dengan arah gerak organisasi saat ini. Artinya, menyediakan pendidikab berkeadilan yang mampu dicapai dan dijangkau oleh seluruh anak negeri. Bukan pendidikan berbasir komersial ala neo liberal (baca PTN BLU R-BH, sehingga roodmap Kemendiktisaintek yang ingin memBLUkan seluruh PTN di Indonesia tanpa melihat kemampuan PTN itu sendiri. Harapanya kita sudah melakukan audiensi dengan berbagai kementrian, semoga aduan ini direspon oleh Presidrn RI. Tuturnya (Soel)