Bukittinggi Kembali Berlakukan Sekolah Enam Hari dalam Seminggu

BUKITTINGGI, kiprahkita.com –Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat kembali memberlakukan sistem sekolah enam hari dalam satu minggu, setelah sebelumnya kurun waktu sekolah hanya lima hari sejak 2023.

Keputusan ini disampaikan oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Kamis (22/1), berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama tim kajian. Dari kajian itu ditemukan bahwa pembelajaran selama lima hari dianggap belum optimal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik.

“Setelah evaluasi, kita putuskan pelajar SD dan SMP di Bukittinggi kembali sekolah selama enam hari, Senin sampai Sabtu, dan dimulai Senin, 26 Januari 2026,” kata Ramlan.

Menurut Wali Kota, kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk memaksimalkan waktu belajar di sekolah, sehingga siswa memiliki kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan pembelajaran formal secara langsung.

Ia menambahkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan bahwa selama masa pemberlakuan sekolah lima hari, anak-anak cenderung memiliki waktu santai dan bermain yang lebih banyak dibandingkan waktu untuk mempelajari materi pelajaran yang lebih komprehensif.

Sekolah Enam Hari di Bukittinggi: Dari Efisiensi Belajar ke Beban Baru Siswa

Kebijakan kembali memberlakukan sekolah enam hari dalam satu minggu di Bukittinggi—sebuah provinsi yang selama ini dikenal karena tradisi kemasyarakatan dan semangat pendidikannya—bukan sekadar perubahan jadwal. Langkah ini mencerminkan persimpangan kepentingan antara upaya meningkatkan mutu pendidikan dengan realitas kehidupan sosial siswa dan keluarga mereka.

Di satu sisi, pemerintah daerah dan otoritas pendidikan bersikukuh bahwa perluasan jam sekolah dapat memperbaiki capaian akademik yang merosot akibat pandemi, memperkuat kedisiplinan, serta memberi ruang lebih banyak bagi pembelajaran karakter dan keterampilan hidup. Jam sekolah yang lebih panjang, menurut pendukungnya, memungkinkan kurikulum diperdalam tanpa mengorbankan kualitas. Bukittinggi, seperti banyak kota lain di Indonesia, menghadapi tuntutan kompetisi global yang menuntut lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis. Namun, apakah jawaban terhadap persoalan kompleks ini semata-mata menambah beban jam kelas?

Di sisi lain, kebijakan enam hari ini berpotensi mengabaikan aspek kesejahteraan siswa — khususnya mereka yang harus menyeimbangkan belajar dengan tanggung jawab keluarga atau pekerjaan ringan untuk menopang ekonomi rumah tangga. Siswa bukan mesin; mereka juga butuh ruang legap untuk kreativitas, istirahat dan relasi sosial di luar kerangka formal sekolah. Ketika hari libur dipangkas, otomatis ruang bagi eksplorasi diri dan keluarga otomatis menyempit, sebuah hal yang seringkali luput dari evaluasi kebijakan yang berfokus semata pada angka nilai dan ranking sekolah.

Selain itu, kebijakan ini memperlihatkan friksi antara niat baik dan implementasi yang kurang sensitif terhadap konteks sosial. Orang tua dan wali murid yang sudah berkutat dengan jam kerja panjang harus pula menyesuaikan pengasuhan anak yang kini lelah menempuh sekolah hingga Sabtu. Belum lagi persoalan transportasi, biaya tambahan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang kini bergeser ke akhir pekan, serta tantangan mental siswa yang makin terdesak oleh rutinitas belajar tanpa jeda yang cukup. Ini bukan hanya soal “lebih banyak belajar,” tetapi soal keseimbangan antara tuntutan akademik dan kebutuhan dasar tumbuh kembang anak.

Kritik tajam seharusnya tidak otomatis ditujukan pada niat baik pemerintah daerah; tetapi pada kerangka berpikir yang masih memosisikan sekolah sebagai jawaban tunggal atas tantangan pendidikan tanpa memperhitungkan dinamika kehidupan siswa secara holistik. Bukankah pendidikan terbaik juga terjadi di luar tembok kelas — di rumah, di ladang, di pasar, dan dalam percakapan sehari-hari yang memperkaya kecerdasan emosional dan sosial? Jika strategi sekolah enam hari hanya memperkuat tekanan tanpa memperluas kualitas pengalaman belajar, maka efektivitas kebijakan ini patut dipertanyakan.

Akhirnya, yang paling penting bukanlah panjangnya minggu sekolah, melainkan makna pembelajaran itu sendiri. Kebijakan pendidikan haruslah berakar pada realitas sosial dan psikologi anak, bukan sekadar mengejar target statistik. Bukittinggi perlu mendengarkan suara siswa, orang tua, dan guru dengan seksama, memastikan bahwa setiap perubahan jadwal tidak menciptakan beban baru yang justru menghambat potensi generasi penerus. Search App*