JAKARTA, kiprahkita.com –Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menetapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara yang akan digelar pada 31 Januari hingga 2 Februari di Kota Medan.
Penetapan jadwal tersebut disampaikan DPP Partai Golkar sebagai bagian dari agenda konsolidasi organisasi sekaligus proses regenerasi kepemimpinan di tingkat daerah. DPP menegaskan bahwa seluruh tahapan Musda harus dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta aturan dan ketentuan organisasi yang berlaku.
DPP Partai Golkar juga mengingatkan seluruh kader dan panitia penyelenggara agar menjaga kondusivitas, soliditas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi internal selama pelaksanaan Musda XI berlangsung. Musda diharapkan menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan partai sekaligus memperkuat peran Golkar di Sumatera Utara.
Selain agenda pemilihan ketua DPD Partai Golkar Sumut periode selanjutnya, Musda XI juga akan membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya serta program kerja ke depan.
DPP menaruh harapan besar agar Musda XI Golkar Sumut dapat berjalan lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan partai serta kontribusi nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.
Musda XI Golkar Sumut: Ujian Kedisiplinan Organisasi dan Kedewasaan Politik
Penetapan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumatera Utara oleh DPP pada 31 Januari di Medan bukan sekadar agenda rutin organisasi. Ia adalah ujian serius bagi marwah kepartaian Golkar, khususnya dalam menegakkan disiplin organisasi dan menjaga integritas proses demokrasi internal. Penegasan agar seluruh pihak berpedoman pada aturan dan ketentuan organisasi seolah menjadi alarm keras: Golkar Sumut sedang berada di titik rawan konflik kepentingan.
Musda seharusnya menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan daerah—tempat gagasan, evaluasi, dan regenerasi kepemimpinan berjalan sehat. Namun dalam praktik politik Indonesia, Musda kerap berubah menjadi arena pertarungan elit, di mana kekuatan modal, jaringan kekuasaan, dan lobi senyap lebih dominan dibanding adu gagasan dan rekam jejak. Peringatan DPP agar tidak keluar dari koridor AD/ART menunjukkan kesadaran pusat bahwa potensi penyimpangan itu nyata.
Golkar sebagai partai senior tidak kekurangan pengalaman pahit soal konflik internal. Sejarah panjang friksi, dualisme, dan manuver di luar mekanisme resmi seharusnya menjadi pelajaran mahal. Karena itu, intervensi normatif DPP—dalam bentuk penjadwalan dan penegasan aturan—patut dibaca sebagai upaya menjaga Musda agar tidak disandera ambisi personal atau kelompok tertentu.
Di Sumatera Utara, Golkar menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, partai ini harus mempertahankan relevansi elektoral di tengah kompetisi politik yang makin cair dan pragmatis. Di sisi lain, Golkar dituntut menghadirkan kepemimpinan daerah yang tidak sekadar kuat secara struktural, tetapi juga punya legitimasi moral dan kapasitas politik. Musda XI adalah pintu masuk ke dua tuntutan itu.
Karena itu, siapa pun yang tampil dan terpilih dalam Musda nanti harus lahir dari proses yang bersih, transparan, dan taat aturan. Jika Musda kembali dicederai praktik akal-akalan, maka yang rusak bukan hanya hasil Musda, melainkan kepercayaan kader dan publik terhadap Golkar sebagai institusi politik.
Penegasan DPP tentang kepatuhan pada aturan sejatinya adalah pesan sederhana namun fundamental: Golkar tidak boleh kalah oleh kadernya sendiri. Ketika organisasi tunduk pada kepentingan sesaat, partai akan kehilangan arah strategisnya. Sebaliknya, jika aturan ditegakkan tanpa kompromi, Musda XI bisa menjadi momentum konsolidasi dan pembaruan.
Akhirnya, Musda XI Golkar Sumut bukan soal siapa menang dan siapa kalah. Ia adalah soal apakah Golkar masih mampu membuktikan diri sebagai partai modern yang menjunjung tinggi tata kelola organisasi—atau justru kembali terjebak dalam siklus konflik internal yang melelahkan dan kontraproduktif. Ant*
0 Komentar