TANAH DATAR, kiprahkita.com –Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ~ Sumatra Barat, berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, khususnya pada seksi Bukittinggi–Sicincin. Pembahasan mengenai hal ini dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum RI di Gedung Bina Marga, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026 lalu.
Fokus utama dari pertemuan ini kala itu adalah untuk meninjau progres pembangunan, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, serta memberikan dukungan teknis dari pemerintah daerah agar proyek tol ini dapat segera terwujud dan meningkatkan konektivitas di wilayah Sumatera Barat.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menegaskan pentingnya pembangunan tol ini sebagai kebutuhan strategis jangka panjang untuk memperkuat ekonomi regional. Menurutnya, jalan tol ini akan memperlancar arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat antarwilayah.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Datar siap mendukung penuh pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru. Kami berkomitmen bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, termasuk dalam penyesuaian teknis dan kesiapan wilayah,” ujar Eka Putra.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU RI, Roy Rizali Anwar, dan dihadiri oleh Anggota DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, serta beberapa kepala daerah yang wilayahnya dilalui oleh trase tol Padang–Pekanbaru.
Eka Putra menyampaikan bahwa usulan trase jalan tol yang melewati Kabupaten Tanah Datar mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Andre Rosiade, sehingga membuka peluang percepatan tahapan perencanaan berikutnya.
“Alhamdulillah, usulan trase yang melewati Padang Panjang, masuk ke beberapa titik di Tanah Datar, hingga tembus ke kawasan Biaro mendapat dukungan. Selanjutnya kami akan menyiapkan usulan desain trase secara lebih detail,” jelasnya.
Ia menilai bahwa pembangunan tol ini tidak hanya akan memperlancar transportasi, tetapi juga akan menjadi pendorong pengembangan sektor pariwisata, investasi, dan distribusi logistik yang selama ini menjadi tantangan di wilayah daratan Sumatera Barat.
Dalam rapat tersebut, Bupati Tanah Datar didampingi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Ferry serta Kepala Dinas PUPR Pertanahan Mustika Suarman.
Tol Padang–Pekanbaru: Janji Konektivitas dan Ujian Keberpihakan
Dorongan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru kembali menghidupkan satu mimpi lama Sumatera Barat: keluar dari keterisolasian geografis yang selama ini membatasi laju ekonomi. Di atas kertas, tol ini adalah solusi strategis—memperpendek jarak, memangkas biaya logistik, dan membuka kran investasi yang selama ini tersumbat Bukit Barisan.
Tak mengherankan bila Bupati Tanah Datar menyebut proyek ini sebagai kebutuhan jangka panjang. Dalam logika pembangunan modern, konektivitas adalah mata uang utama. Daerah yang terhubung cepat akan bergerak lebih lincah dalam perdagangan, pariwisata, dan distribusi barang. Sumatera Barat terlalu lama kalah cepat dari provinsi tetangga karena persoalan akses.
Namun, seperti proyek infrastruktur raksasa lainnya, tol ini tidak boleh dilihat hanya dari ketinggian peta trase.
Pertama, siapa yang paling diuntungkan? Jalan tol sering dijual sebagai proyek untuk “masyarakat luas”, tetapi realitasnya tidak selalu demikian. UMKM lokal, petani kecil, dan pelaku ekonomi desa kerap hanya jadi penonton jika tidak disiapkan skema integrasi ekonomi yang jelas. Tanpa akses pintu keluar yang strategis, tanpa kawasan ekonomi penyangga, tol justru bisa menjadi jalur cepat barang dari luar—bukan pengungkit produksi lokal.
Kedua, soal ruang hidup dan lingkungan. Trase yang melewati Padang Panjang, Tanah Datar, hingga Biaro bukan wilayah kosong. Ia adalah ruang sosial, lahan produktif, dan bentang alam yang rapuh. Dukungan politik dan teknis memang penting, tetapi partisipasi warga dan transparansi pembebasan lahan jauh lebih krusial. Tol yang dibangun tanpa keadilan agraria hanya akan memindahkan masalah dari jalan nasional ke jalur beton berbayar.
Ketiga, proyek ini menguji sinkronisasi pusat dan daerah. Kehadiran Dirjen Bina Marga, gubernur, hingga anggota DPR menunjukkan sinyal politik yang kuat. Tapi sejarah mengingatkan kita: dukungan elite tidak selalu berbanding lurus dengan eksekusi di lapangan. Tanpa kepastian pendanaan, timeline yang realistis, dan pengawasan publik, percepatan bisa berubah menjadi janji tahunan yang diulang tanpa ujung.
Di sisi lain, keberanian Tanah Datar mendorong trase melewati wilayahnya patut dicatat sebagai langkah politik pembangunan. Daerah tidak lagi pasif menunggu, tetapi aktif menawar posisi dalam peta nasional. Ini sinyal baik—asal diikuti kesiapan teknis dan keberpihakan sosial.
Tol Padang–Pekanbaru bisa menjadi lompatan besar bagi Sumatera Barat. Tapi ia juga bisa menjadi monumen ambisi jika hanya dibangun untuk dilalui, bukan untuk menghidupkan.
Pada akhirnya, tol bukan soal seberapa cepat mobil melaju, melainkan seberapa adil manfaatnya dibagi. Di situlah proyek ini akan diuji—bukan di ruang rapat Jakarta, tetapi di nagari-nagari yang akan dilintasinya. (Prokopim/rhn)*
0 Komentar