JAKARTA, kiprahkita.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 4 skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan puasa atau Ramadan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut MBG tetap berjalan dengan penyesuaian mekanisme penyaluran pada Ramadan ini. Penyesuaian disiapkan agar layanan tetap menjangkau seluruh penerima manfaat tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.
 |
| Kepala BGN Dadan Hindayana |
"Untuk Ramadan, Makan Bergizi akan tetap berlanjut. Jadi, ada 4 mekanisme yang akan kita kembangkan," ujar Dadan saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan skema pertama diterapkan bagi anak sekolah di wilayah yang mayoritas penduduknya menjalankan puasa. Makanan tetap dikirim ke sekolah, tetapi dalam bentuk makanan tahan lama yang dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka.
"Untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas (penduduknya) puasa, makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan dan bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka," katanya.
Skema kedua berlaku bagi anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak berpuasa. Dalam skema ini, pelayanan MBG tetap berjalan normal, tanpa perubahan pola distribusi.
Sementara itu, skema ketiga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, yang juga tetap menerima layanan seperti biasa selama Ramadan.
Kemudian, skema keempat diterapkan khusus untuk pesantren. Dadan menjelaskan karena penerima manfaat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG berada di lingkungan pesantren, waktu pelayanan digeser menyesuaikan waktu berbuka puasa.
"Untuk pesantren, pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, dikonsumsi pada saat buka," ujarnya.
Selain penyesuaian selama Ramadan, Dadan juga menyampaikan pemerintah tengah mematangkan mekanisme integrasi layanan MBG bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas.
Integrasi tersebut dilakukan bersama Kementerian Sosial, terutama untuk lansia sebatang kara yang selama ini telah menerima bantuan makanan rutin.
"Untuk makanan nanti kita lihat mekanismenya, apakah itu dari Kementerian Sosial atau dari Badan Gizi Nasional. Jadi mekanismenya sedang kita matangkan," katanya.
MBG di Bulan Puasa: Antara Gizi, Ibadah, dan Ujian Sensitivitas Negara
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki ujian barunya: Ramadan. Bukan sekadar soal distribusi makanan, tetapi soal bagaimana negara menavigasi kebijakan publik di tengah ruang spiritual yang sensitif.
Empat skema yang disiapkan Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan satu hal: negara tidak ingin program berhenti hanya karena kalender berubah. Anak sekolah tetap dapat jatah, ibu hamil dan balita tetap dilayani, pesantren tetap terfasilitasi. Secara administratif, ini terlihat adaptif.
Namun Ramadan bukan bulan biasa. Ia bukan sekadar periode tanpa makan siang. Ia adalah momen dengan dimensi sosial, budaya, dan religius yang kompleks. Maka kebijakan pangan di bulan puasa tidak bisa hanya teknokratis—ia harus empatik.
Skema makanan tahan lama untuk dibawa pulang adalah kompromi logis. Negara tetap memenuhi kewajiban gizi tanpa mengganggu ibadah. Tapi pertanyaannya: bagaimana kualitasnya? Apakah standar gizinya tetap terjaga? Apakah sistem pengawasan distribusinya kuat? Jangan sampai “penyesuaian” justru menurunkan mutu.
Skema normal di daerah mayoritas tidak berpuasa juga menarik. Ini menunjukkan pengakuan bahwa Indonesia plural. Kebijakan nasional tidak dipaksakan seragam secara sosial. Ini langkah tepat—asal komunikasi publiknya jelas agar tak memicu salah paham.
Yang paling sensitif adalah pesantren. Menggeser konsumsi ke waktu berbuka adalah solusi praktis. Tetapi di sini negara masuk ke ruang yang sangat kultural. Dapur MBG di pesantren bukan sekadar tempat masak; ia bagian dari ritme kehidupan santri. Integrasi ini perlu dialog yang terus-menerus, bukan sekadar instruksi.
Di luar Ramadan, rencana integrasi layanan untuk lansia dan penyandang disabilitas membuka bab baru. MBG bukan lagi sekadar program sekolah, melainkan potensi sistem jaring pengaman gizi nasional. Namun semakin luas cakupan, semakin besar pula risiko birokratisasi dan tumpang tindih anggaran.
Di sinilah tantangan sebenarnya: konsistensi kualitas dan transparansi. Program sebesar MBG akan selalu berada di bawah sorotan. Distribusi makanan berarti distribusi anggaran. Dan distribusi anggaran selalu rawan kebocoran jika pengawasan longgar.
Ramadan seharusnya menjadi momentum refleksi—bagi individu maupun negara. Jika MBG mampu berjalan dengan kualitas terjaga, distribusi tepat sasaran, dan tanpa polemik sosial, maka ia lulus ujian empati kebijakan.
Karena memberi makan bukan sekadar soal kalori. Ia soal keadilan, kepercayaan, dan cara negara hadir dalam kehidupan warganya—bahkan di bulan yang paling sakral sekalipun. (del/pta)
0 Komentar