JAKARTA, kiprahkita.com –Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong pemerintah menetapkan moratorium atau penghentian sementara alih fungsi kawasan hutan. Kebijakan tersebut dinilai mendesak menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang terus berulang di sejumlah wilayah Sumatera.
Alex mengatakan, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 harus menjadi peringatan serius terhadap kondisi kerusakan lingkungan, khususnya kawasan hutan.
Menurutnya, dampak bencana tersebut masih dirasakan masyarakat hingga saat ini, seiring berulangnya banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut.
“Bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu, tak lepas dari kerusakan masih pada kawasan hutan. Dampaknya terus dirasakan masyarakat hingga sekarang, seiring banjir berulang yang melanda tiga provinsi itu,” ujar Alex, Jumat (20/11/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), terdapat 47 kejadian bencana selama Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 26 kejadian merupakan banjir dan delapan lainnya tanah longsor.
Bencana tersebut tersebar di 16 kabupaten/kota, meliputi 102 kecamatan dan 247 desa.
Sementara itu, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sumatera Barat mencatat 58 kejadian bencana sepanjang Oktober 2026. Kejadian didominasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang atau galodo, tanah longsor, dan cuaca ekstrem akibat tingginya intensitas hujan.
Di Sumatera Utara, Pusdalops-PB BPBD setempat mencatat 68 kejadian bencana yang melanda 26 kabupaten/kota selama periode yang sama. Banjir dan tanah longsor menjadi jenis bencana yang paling dominan, terutama pada pekan ketiga hingga akhir Oktober.
Alex menilai, tingginya frekuensi bencana tersebut perlu dilihat bersama data deforestasi atau kehilangan tutupan hutan di Pulau Sumatera.
Mengacu pada Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2025, deforestasi neto di Sumatera pada 2024 mencapai 78.030,6 hektare. Angka tersebut setara sekitar 44 persen dari total deforestasi nasional yang tercatat sebesar 175.437,7 hektare.
Sejumlah provinsi di Sumatera yang mencatat angka deforestasi tinggi antara lain Riau, Aceh, Jambi, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rinciannya, deforestasi di Riau mencapai 29.702,1 hektare, Aceh 11.208,5 hektare, Jambi 8.290,6 hektare, Sumatera Utara 7.034,9 hektare, serta Sumatera Barat 6.634,2 hektare.
Menurut Alex, kondisi tersebut menunjukkan persoalan deforestasi di Sumatera perlu mendapat perhatian serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan angka deforestasi di dalam dan luar kawasan hutan Sumatera masih mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Pada periode 2020–2021, deforestasi tercatat 41.668,8 hektare, kemudian 39.899,9 hektare pada periode 2021–2022. Alex menyebut perkembangan data tersebut menunjukkan penambahan deforestasi di Sumatera mencapai sekitar 36.361 hektare dibandingkan empat tahun sebelumnya.
Catatan serupa juga disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Dalam siaran pers pada 2 Desember 2025, Walhi mencatat deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 1,4 juta hektare sejak 2016.
“Melihat angka-angka statistik ini dan dampak kerusakan yang telah kita saksikan bersama, moratorium alih fungsi kawasan hutan merupakan sebuah harga mati,” tegas Alex yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat.
Pemulihan Bencana Membutuhkan Anggaran Besar
Selain dampak lingkungan, Alex menyoroti besarnya anggaran negara yang harus dialokasikan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana.
Ia menyebut total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera mencapai Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.
Menurutnya, besarnya kebutuhan tersebut menjadi beban tersendiri bagi keuangan negara, terlebih proses pemulihan membutuhkan waktu hingga tiga tahun anggaran.
“Secara anggaran, negara ini cukup tertatih-tatih membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi untuk daerah terdampak bencana. Bahkan, kita perlu tiga tahun anggaran untuk memulihkannya. Ini ongkos yang terlalu mahal untuk ditanggung bangsa ini,” pungkasnya.
Alex berharap pemerintah menjadikan rangkaian bencana di Sumatera sebagai momentum untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan, mengevaluasi kebijakan tata ruang, serta menghentikan sementara alih fungsi kawasan hutan guna menekan risiko bencana di masa mendatang.*

0 Komentar