KABUPATEN SIJUNJUNG, kiprahkita.com –Kerusakan dua akses jalan utama menuju lima nagari di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi jalan yang rusak, amblas, dan terban dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan serta mengganggu aktivitas masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat dari nagari di sepanjang aliran Batang Sumpu mendatangi Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, di Kantor Bupati Sijunjung, Rabu (18/11/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta pemerintah daerah mempercepat penanganan kedua ruas jalan tersebut.
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Jaheri, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dua akses yang menjadi keluhan masyarakat yakni ruas jalan melalui Bukik Lontiak yang mengalami kerusakan dan amblas di sejumlah titik, serta jalur Simaru–Koto Salo yang mengalami terban dan dinilai membahayakan pengendara.
Pemuka masyarakat Nagari Sumpur Kudus, Mak Yu, mengatakan kedua ruas jalan tersebut merupakan akses vital yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas.
"Jalan utama melalui Bukik Lontiak banyak yang rusak dan amblas. Sedangkan jalan Simaru–Koto Salo terdapat titik yang membahayakan karena terban. Jalan ini dilalui masyarakat setiap hari," ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan penanganan, meskipun pembangunan permanen direncanakan baru dapat direalisasikan pada 2027. Menurutnya, kondisi jalan yang semakin memprihatinkan membutuhkan penanganan sementara agar tidak membahayakan pengguna jalan.
Hal senada disampaikan Wali Nagari Sumpur Kudus, Andrizal. Ia mengatakan pertemuan tersebut difasilitasi agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara langsung kepada kepala daerah.
"Kami berharap perbaikan jalan utama Bukik Lontiak dan jalan Simaru–Koto Salo bisa segera terwujud. Karena itulah yang menjadi harapan masyarakat," katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan anggaran penanganan kerusakan kedua ruas jalan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak 2023 dengan total pengajuan sekitar Rp24 miliar.
Rinciannya, usulan penanganan ruas Bukik Lontiak sebesar Rp7,5 miliar dan ruas Simaru sebesar Rp7,7 miliar. Namun, hingga kini anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tersebut belum terealisasi.
"Kami mohon maaf kepada masyarakat karena belum bisa berbuat maksimal. Pengajuan perbaikan jalan ini sudah dilakukan sejak 2023 dan SK anggarannya sudah ada. Saat ini kita masih menunggu realisasi dari pemerintah pusat," jelas Benny.
Meski demikian, Benny menegaskan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Sumpur Kudus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Tercatat, alokasi anggaran pembangunan jalan melalui APBD mencapai Rp11 miliar pada 2024, Rp11 miliar pada 2025, dan Rp4,5 miliar pada 2026.
Khusus kerusakan pada jalur Simaru–Koto Salo, menurut Benny, diperlukan pembangunan jembatan untuk mengatasi persoalan pada titik jalan yang mengalami terban.
"Kami minta masyarakat bersabar. Berbagai upaya sudah dilakukan. Namun, jika pada 2027 anggaran dari pusat belum juga terealisasi dan tidak ada kepastian, kami akan mengupayakan pembangunan jembatan tersebut melalui APBD Kabupaten Sijunjung," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sijunjung, Defri Antoni, menyampaikan bahwa penanganan kedua ruas jalan tersebut telah masuk dalam prioritas pemerintah daerah.
Bahkan, anggaran untuk penanganan sementara telah disiapkan melalui APBD Perubahan 2026.
"Perbaikan jalan Bukik Lontiak maupun Simaru sudah menjadi prioritas. Kita telah menyediakan anggaran pada APBD Perubahan 2026 untuk penanganan sementara sambil menunggu kepastian perbaikan permanen dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sijunjung, Dainis Suryani, menambahkan bahwa penanganan sementara pada kedua akses jalan tersebut sedang berlangsung.
Khusus ruas Simaru, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 juta untuk menangani titik kerusakan. Kondisi cuaca hujan dalam beberapa waktu terakhir juga disebut turut memperparah kerusakan jalan.
Karena itu, penanganan sementara dilakukan agar akses masyarakat tetap dapat digunakan sembari menunggu kepastian realisasi anggaran untuk perbaikan permanen.
Sebelumnya, Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, juga telah memperjuangkan perbaikan ruas jalan tersebut melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang direncanakan pada 2027.
Pemerintah Kabupaten Sijunjung bersama masyarakat berharap dukungan dan dorongan dari Andre Rosiade dapat memperkuat upaya pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat sehingga perbaikan permanen kedua akses jalan tersebut segera terealisasi.(dicko)*

0 Komentar