JAKARTA, kiprahkita.com –Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan hingga saat ini pemerintah tidak pernah menerbitkan izin pertambangan, baik di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun di wilayah perairan sekitarnya.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan,” kata Dwi Anggia, seperti dikutip ANTARA di Jakarta, Selasa (17/11).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013 terkait wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Usulan wilayah perairan tersebut sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Namun, Pemerintah Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Usulan itu kemudian menyebabkan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP.
Penetapan tersebut selanjutnya tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, serta Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 kembali menetapkan wilayah tersebut sekaligus memperbaiki sejumlah ketentuan berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Dwi Anggia menjelaskan, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Meski demikian, ia menekankan bahwa penetapan wilayah pertambangan maupun WUP tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan penambangan.
“Penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Persyaratan tersebut antara lain mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Dwi Anggia juga menegaskan penetapan wilayah pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” katanya.
Kementerian ESDM, lanjutnya, berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan serta keberadaan kawasan konservasi.*

0 Komentar