PALEMBANG – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat memperkuat komitmen dalam mendorong keterbukaan informasi publik melalui penguatan kelembagaan dan transformasi digital. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 di Palembang, 17–19 November 2026.
Rakornas yang diikuti 30 Komisi Informasi dari berbagai daerah tersebut mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”.
Ketua KI Sumbar Idham Fadli bersama Wakil Ketua Mona Sisca menghadiri kegiatan tersebut. Kehadiran keduanya menjadi bagian dari upaya memperkuat peran lembaga dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Idham mengatakan, Rakornas menjadi momentum penting bagi Komisi Informasi untuk memperkuat kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi melalui pertukaran gagasan serta pencarian solusi.
“Agenda ini momentum yang sangat penting bagi Komisi Informasi untuk menguatkan kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi dengan memadukan butir pikiran, gagasan, ide, dan solusi untuk kemajuan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan reformasi digital bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Informasi, tetapi juga seluruh badan publik dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas, cepat, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menekankan peran strategis Komisi Informasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyampaikan pidato kunci bertajuk “Membangun Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi” pada pembukaan Rakornas.
Syahganda menyoroti pentingnya keterpaduan data, informasi, dan komunikasi. Menurutnya, informasi pemerintah harus didukung data yang akurat serta strategi komunikasi efektif agar kebijakan dan program pembangunan dapat dipahami masyarakat secara utuh.
“Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Itu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Dorong Rekomendasi Menjadi Aksi Nyata
Wakil Ketua KI Sumbar Mona Sisca berharap Rakornas menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran Komisi Informasi, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Ia menilai hasil pertemuan nasional tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret, bukan hanya berhenti pada pertukaran gagasan dan penyusunan rekomendasi.
“Rakornas ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan dan rumusan rekomendasi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret serta merealisasikan berbagai gagasan positif Komisi Informasi menjadi program dan aksi nyata,” ujarnya.
Melalui Rakornas tersebut, KI Sumbar berharap penguatan kelembagaan dan transformasi digital dapat semakin mendorong pemenuhan hak masyarakat atas informasi sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.*

0 Komentar