Nevi Zuairina Minta Rencana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo Dikaji Mendalam

JAKARTA, kiprahkita.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina, meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.


Nevi menegaskan, rencana translokasi satwa langka tersebut harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan aspek ilmiah, kepastian hukum, serta keberlanjutan populasi Badak Jawa.




Menurutnya, Badak Jawa merupakan salah satu kekayaan hayati Indonesia yang keberadaannya sangat rentan. Karena itu, kebijakan yang menyangkut habitat dan populasinya tidak boleh diputuskan secara terburu-buru.


“Badak Jawa merupakan kekayaan hayati bangsa yang keberadaannya sangat rentan, sehingga setiap kebijakan menyangkut habitat dan populasinya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru,” ujar Nevi.


Politisi PKS tersebut juga mengingatkan agar rencana pemindahan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.


Ia meminta pemerintah memastikan seluruh persyaratan perizinan, kesesuaian habitat, kesehatan satwa, serta perlindungan keragaman genetik terpenuhi sebelum mengambil keputusan.


Nevi, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II, menilai kelayakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat baru Badak Jawa harus dibuktikan melalui kajian komprehensif.


Kajian tersebut, kata dia, perlu mencakup ketersediaan pakan, sumber air, tempat berkubang, daya dukung lingkungan, hingga potensi gangguan ekologis. Pemerintah juga harus memperhitungkan risiko penangkapan, pengangkutan jarak jauh, serta proses adaptasi badak terhadap lingkungan baru.


Minta Kajian Dibuka kepada Publik

Selain meminta kajian menyeluruh, Nevi mendorong Kementerian Kehutanan membuka hasil kajian kelayakan, analisis risiko, dan rencana pembiayaan translokasi secara transparan.


Menurutnya, dokumen tersebut perlu dibahas bersama DPR, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah daerah, serta para pakar konservasi sebelum pemerintah menetapkan kebijakan.


“Saya meminta Kementerian Kehutanan membuka hasil kajian kelayakan, analisis risiko, dan rencana pembiayaan secara transparan agar dapat dibahas bersama DPR, BRIN, pemerintah daerah, serta para pakar konservasi,” tegasnya.


Di sisi lain, Nevi mengingatkan agar perlindungan habitat utama Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas pemerintah.


Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengamanan kawasan, pemberantasan perburuan, pengendalian tumbuhan invasif, serta optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi badak.


Ia menilai pengembangan habitat kedua dapat dipertimbangkan apabila didukung bukti ilmiah dan kesiapan pengelolaan dalam jangka panjang.


“Jangan sampai niat menyelamatkan justru menghadirkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup Badak Jawa, karena kepunahan merupakan kehilangan yang tidak mungkin dipulihkan,” pungkas Nevi.*

Posting Komentar

0 Komentar