Peringatan Hari Anak Internasional (World Children's Day)

 HARI ANAK INTERNASIONAL 2026: NEGARA HARUS HADIR MEMASTIKAN SETIAP ANAK AMAN, TERLINDUNGI, DAN MEMILIKI MASA


Jakarta, 20 November 2026 – Peringatan Hari Anak Internasional (World Children's Day) harus menjadi momentum refleksi untuk mengukur sejauh mana negara dan seluruh elemen masyarakat telah memenuhi hak-hak anak Indonesia. Perlindungan anak bukan sekadar urusan penanganan kasus kekerasan, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap anak tumbuh aman, sehat, bahagia, bermartabat, dan memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan.




Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menegaskan bahwa masih tingginya berbagai persoalan kekerasan, eksploitasi, perundungan, perdagangan anak, penelantaran, diskriminasi, serta ancaman di ruang digital menunjukkan bahwa perlindungan anak membutuhkan penguatan sistem yang lebih menyeluruh.


Data pengawasan KPAI tahun 2025 mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan 2.063 anak menjadi korban. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa keluarga, sekolah, lingkungan pengasuhan, masyarakat, dan negara harus terus memperkuat upaya pencegahan dan pemenuhan hak anak.


Pertanyaan penting pada Hari Anak Internasional ini adalah apakah setiap anak Indonesia sudah merasa aman, didengar, dihargai, dan mendapatkan hak-haknya? Jangan sampai kita baru hadir ketika anak telah menjadi korban. Perlindungan anak harus dimulai dari pencegahan, deteksi dini, dan keberanian seluruh pihak untuk bertanggung jawab, tegas Jasra.


Menurutnya, terdapat beberapa tantangan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama.


Pertama, keluarga harus kembali menjadi ruang aman bagi anak. Pengasuhan harus dibangun melalui kasih sayang, komunikasi, keteladanan, dan disiplin positif, bukan kekerasan fisik maupun psikis. Orang tua perlu hadir bukan hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan emosional dan tumbuh kembang anak.


Kedua, sekolah dan pesantren harus menjadi ruang pendidikan yang aman. Tidak boleh ada pembenaran terhadap perundungan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, maupun penyalahgunaan relasi kuasa dengan alasan disiplin, senioritas, atau tradisi pendidikan.


Ketiga, ruang digital harus menjadi ruang tumbuh, bukan ruang eksploitasi. Anak menghadapi risiko perundungan daring, eksploitasi seksual, perdagangan anak, paparan konten berbahaya, perjudian daring, serta komersialisasi data pribadi. Implementasi PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) harus dikawal agar memberikan perlindungan nyata. Tanggung jawab ini tidak boleh dibebankan hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada negara dan industri digital.


Keempat, anak harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Suara anak perlu didengar dan dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. Anak bukan sekadar objek pembangunan, melainkan pemilik hak dan masa depan bangsa. Perhatian khusus juga harus diberikan kepada anak penyandang disabilitas, anak dalam situasi kemiskinan, anak di wilayah terpencil, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.


KPAI mendorong penguatan tujuh agenda strategis perlindungan anak, yaitu komitmen negara melalui kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada anak; pencegahan kekerasan sejak dini; penguatan kelembagaan Komisi Peelindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lemabaga layanan Unit Pemberdayaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); penanganan dan pemulihan korban secara terpadu; pengawasan tanggung jawab industri digital; penguatan partisipasi anak; serta kolaborasi keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan media.


Jasra menambahkan, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya dibangun melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kualitas masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana negara memperlakukan dan melindungi anak-anaknya hari ini.


Investasi terbesar bangsa adalah memastikan anak-anak tumbuh tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, serta memiliki ruang untuk berpartisipasi. Kita tidak boleh mewariskan kekerasan dan pengabaian kepada generasi berikutnya, ujarnya.


KPAI mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan Hari Anak Internasional sebagai momentum memperkuat gerakan perlindungan anak yang nyata, terukur, dan berkelanjutan.


Jangan menormalisasi kekerasan terhadap anak. Jangan membenarkan perundungan, jangan membiarkan eksploitasi, dan jangan membungkam suara anak. Setiap anak berhak memiliki hari ini yang aman, hak-hak yang terpenuhi, dan masa depan yang penuh harapan. Perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa.


Selamat Hari Anak Internasional 2026


Anak Terlindungi, Indonesia Maju.


Jasra Putra

Wakil KPAI

Posting Komentar

0 Komentar