JAKARTA, kiprahkita.com – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan sidang etik tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026.
Dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta permufakatan untuk melakukan akses ilegal atau illegal access.
Dugaan akses ilegal tersebut disebut memanfaatkan kewenangan di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik ketika Eko menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal.
Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi sekaligus anggota. Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi sekaligus anggota.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Polri menyatakan seluruh proses persidangan akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, proporsional, objektivitas, dan akuntabilitas.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Keempatnya yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam pengembangan penyidikan, dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga disebut menjadi target.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dugaan peran masing-masing tersangka.
Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Sementara dugaan akses ilegal dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal yang disangkakan.
Penyidik turut menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan keterlibatan bersama dalam tindak pidana maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Polri Juga Selidiki Dugaan Makar
Selain dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan bersama, pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan makar.
Polri saat ini melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana makar dalam perkara tersebut. Dugaan makar itu akan dibuktikan melalui proses penyelidikan tersendiri.
Sidang etik terhadap Eko menjadi bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik internal Polri, sementara proses pidana terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

0 Komentar