SIJUNJUNG, kiprahkita.com –Pemerintah pusat diminta tidak mengabaikan kondisi infrastruktur di wilayah pelosok, termasuk Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kerusakan jalan dan jembatan yang telah berlangsung sejak 2023 dinilai membutuhkan perhatian serius karena menyangkut keselamatan serta aktivitas masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah terpencil. Perbaikan jalan dan jembatan yang rusak tidak seharusnya menunggu terjadinya kecelakaan atau jatuhnya korban.
Kondisi badan jalan yang tergerus longsor, akses transportasi yang rusak, hingga jembatan yang tidak lagi layak dilalui menjadi persoalan mendasar yang harus segera ditangani pemerintah.
Sorotan terhadap kondisi tersebut juga mengarah ke Sumpur Kudus, salah satu wilayah di Kabupaten Sijunjung yang memiliki catatan penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Perhatian terhadap persoalan ini turut disuarakan Pangi Syarwi Chaniago, putra daerah Sijunjung yang dikenal sebagai analis politik dan kerap tampil dalam berbagai forum diskusi nasional, termasuk di tvOne.
Sumpur Kudus, Daerah Bersejarah yang Butuh Perhatian
Sumpur Kudus bukan sekadar wilayah administratif di Kabupaten Sijunjung. Daerah ini memiliki keterkaitan penting dengan sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa Agresi Militer Belanda II tahun 1948.
Pada 19 Desember 1948, rapat militer penting PDRI pernah berlangsung di Silantai, Sumpur Kudus. Peristiwa tersebut menjadi bagian dari sejarah perjuangan mempertahankan eksistensi Republik Indonesia ketika pemerintahan pusat menghadapi situasi genting akibat agresi militer Belanda.
Selain itu, wilayah Sumpur Kudus juga memiliki jejak sejarah penggunaan pemancar radio atau sender radio yang berperan dalam menjaga komunikasi perjuangan Republik.
Sejarah tersebut merupakan bagian dari perjuangan PDRI, bukan peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Sumpur Kudus juga dikenal sebagai tanah kelahiran Buya Ahmad Syafii Maarif, tokoh intelektual nasional sekaligus mantan Ketua Umum Muhammadiyah yang pemikiran dan kontribusinya dikenal luas.
Besarnya nilai sejarah dan kontribusi daerah tersebut terhadap perjalanan bangsa menjadi alasan penting agar pembangunan di Sumpur Kudus mendapat perhatian yang lebih serius.
Namun, kondisi infrastruktur yang masih membutuhkan pembenahan menjadi ironi tersendiri. Masyarakat di wilayah ini tetap membutuhkan akses jalan dan jembatan yang aman untuk menunjang kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mobilitas sehari-hari.
Pembangunan Harus Menjangkau Wilayah Pelosok
Pemerataan pembangunan tidak boleh hanya terpusat di perkotaan atau kawasan yang menjadi lokasi proyek-proyek besar. Masyarakat di pelosok juga memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang layak dan aman.
Pemerintah pusat diharapkan memastikan kementerian terkait bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam melakukan pendataan terhadap jalan serta jembatan yang mengalami kerusakan.
Penanganan juga perlu disertai kejelasan mengenai kewenangan, tanggung jawab, jadwal perbaikan, dan sumber pembiayaan agar persoalan infrastruktur tidak terus berlarut-larut.
Khusus untuk titik jalan yang mengalami kerusakan berat atau berpotensi membahayakan pengguna, diperlukan langkah pengamanan sementara sembari menunggu perbaikan permanen.
Jangan sampai masyarakat terus menghadapi risiko keselamatan hanya karena harus melewati akses jalan yang belum mendapatkan penanganan memadai.
Sumpur Kudus telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan mempertahankan Republik Indonesia. Kini, perhatian dan komitmen negara terhadap pembangunan wilayah tersebut juga sangat dibutuhkan.
Ukuran keberhasilan pembangunan nasional bukan semata-mata dilihat dari megahnya gedung, besarnya proyek strategis, atau panjangnya jalan tol. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari kemampuan negara menghadirkan keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok negeri.
Jangan menunggu korban berjatuhan. Infrastruktur yang membahayakan masyarakat harus segera mendapat penanganan.*

0 Komentar