 |
| Wabup Richi Aprian (berkaca mata), berdiskusi di sela-sela rapat koordinasi.(prokopim td) |
PADANG, kiprahkita.com - Kabupaten Tanah Datar dinilai sebagai salah sau daerah yang berhasil mengatasi kemiskinan. Wabup Richi Aprian pun didaulat menjadi narasumber rapat koordinasi (rakor).
"Ada empat strategi yang diterapkan di Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi kemiskinan. Kuncinya adalah koordinasi dan kerjasama semua elemen masyarakat," kata Richi, pada Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat, Kamis (20/7) di Auditorium Gubernuran Padang.
Wabup didampingi Kepala Bappeda Alfian Jamrah mengatakan, strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, diawali dari melakukan validasi data, terkait dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin atau jaringan pengaman sosial.
Seelah itu, katanya, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, meenurunkan jumlah kantong kemiskinan di daerah, dan mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
"Empat strategi ini terbui berhasil menekan angka kemiskinan, tentunya didudkung dengan komitmen pimpinan daerah, bersinergi dengan seluruh organisasi perangkat daerah, dan seluruh pihak," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Buya H. Mahyeldi Ansharullah menegaskan, dalam mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan tahun 2024 nanti adalah menjadi nol persen.
"Dari Kabupaten/Kota di Sumbar, ada yang berhasil menekan angka kemiskinan, namun masih ada juga yang masih perlu perhatian, untuk mencari penyebab terjadinya dan solusi ke depannya. Untuk itu diharapkan komitmen bersama hingga nol persen," tegasnya.
Hal itu, menurut Mahyeldi, sesuai Amanat Presiden dan Undang-undang Dasar 1945 pasal 34, yang menyatakan secara jelas fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Pada 2020, sebut gubernur, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat turun menjadi 6,28 persen, namun pada 2021 meningkat lagi menjadi 6,63 persen, dampak dari pandemi Covid-19.
Kondisi pada Maret 2023, ujarnya, kembali menurun sehingga jadi 5,95 persen atau 340.370 jiwa penduduk, yang masih berada di bawah rata-rata.
"Berdasarkan data BPS, sembilan kabupaten kota dengan angka penduduk miskin terendah di Sumbar adalah Kabupaten Dharmasraya, Tanah Datar, Sijunjung, Kota Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Kota Pariaman", ucap Mahyeldi.
Rakor berlangsung Kamis-Jumat (20-21/7), mengusung tema Penguatan Strategi Percepatan Penangulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Graduasi.(prokopimtd; ed. mus)
0 Komentar