 |
| Wabup Richi Aprian, Kepala Bappeda Litbang Alfian Jamrah, dan Kepala Dinas Sosial Afrizon, saat mengikuti rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan.(prokopim td) |
PAGARUYUNG, kiprahkita.com - Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tanah Datar, diajak menyatukan langkah dalam melawan kemiskinan, dalam rangka mewujudkan nol persen kemiskinan ekstrem.
Demikian disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, didampingi Kepala Bappeda Litbang Alfian Jamrah, usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Senin (25/7), secara virtual. Rapat itu diikuti para TKPKD se-Indonesia.
"Kepada seluruh anggota TKPKD) Tanah Datar, diharapkan untuk selalu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, sesuai Instruksi Presiden, pada tahun 2024 berada di nol persen melalui program kegiatan yang akan dilaksanakan," ujarnya.
Salah satu upaya penting, menurutnya adalah menyamakan data dan persepsi OPD terkait. Data yang akurat, tegas wabup, akan dapat dijadikan rujukan dan referensi dalam mencarikan solusi yang tepat. Dengan demikian, ujarnya, proyek-proyek nasional dan daerah akan berkorelasi tepat dengan agenda pengentasan kemiskinan.
"Data yang akurat bertujuan untuk memotret kondisi sosial ekonomi di masyarakat agar pembangunan lebih fokus khususnya percepatan penanganan atau penanggulangan kemiskinan ekstrem," sebut wabup.
Sekretaris Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Andi Dirgantara pada kesempatan itu menyatakan, berdasarkan arahan Presiden dalam rapat terbatas terkait perbaikan data menyusun registrasi sosial ekonomi menyebut, tahun ini pemerintah menargetkan nol persen kemiskinan ekstrim.
Untuk itu, tuturnya, dibutuhkan validasi data penduduk miskin ekstrem mencakup nama dan lokasi melalui strategi pengentasan kemiskinan 3T, yakni terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran.
"Sesuai Instruksi Presiden, bagaimana kita melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Realisasinya sangat tergantung dari data yang valid dulu. Berapa anggota keluarga, yang masih sekolah, yang sudah lulus dan kerja. Lalu bagaimana potensi unggulan di daerah," jelasnya.
Untuk itu, Andi mengharapkan kerjasama dengan meningkatnya koordinasi antara pusat, provinsi dan daerah, agar terlaksana sesuai target yaitu nol persen kemiskinan ekstrem di Republik Indonesia tahun 2024.
Sementara itu, Deputi Bidang PMK Nunung Nuryantono selaku ketua pelaksana rapat itu menyampaikan, kegiatan Rapat Forum Konsolidasi Nasional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023-2024 dilaksanakan, untuk mengukur seberapa besar upaya yang telah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dari pusat sampai ke daerah.(prokopim td; ed. mus)
0 Komentar