PADANG, kiprahkita.com - Pemprov Sumatera Barat secara berkelanjutan mengusung program memberantas kemiskinan, dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat.
Untuk itu, melalui APBD, Pemerintah Provinsi Sumbar mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Tahun 2023 ini, ada Rp1,6 triliun anggaran untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan warga, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Demikian dikatakan Gubernur Sumbar Buya H. Mahyeldi Ansharullah, Ahad (1/10), saat menyampaikan sejumlah capaian provinsi, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sumbar ke-78, di Ruang Sidang DPRD; Jl. Khatib Sulaiman Padang.
Dengan usaha intensif itu, menurut gubernur, angka kemiskinan pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bila pada 2017, penduduk miskin di Sumbar berjumlah 364.510 orang atau 6,87 persen dari total penduduk, maka pada 2020, kemiskinan sudah ditekan hingga ke angka 344.230 jiwa atau 6,28 persen dari total penduduk.
"Kita terus berkomitmen memacu laju pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, seperti upaya pengentasan kemiskinan yang juga terus kita optimalkan," ujarnya, sebagaimana diberitakan Dinas Kominfotik Sumbar pada laman @Humas.Sumbar, diakses dan dikutip pada Senin (2/10) pagi.
Mahyeldi menambahkah, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Sumbar dalam tiga tahun terakhir (2020-2022), menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada 2020 tercatat senilai Rp43,82 juta, pada 2021 menjadi Rp45,35 juta, dan pada 2022 mencapai Rp50,59 juta.
"Tercatat, hampir semua lapangan usaha mengalami peningkatan PDRB pada 2023. Di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi yang tertinggi dengan angka 21,20 persen," kata Mahyeldi.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Dr Djohermansyah Djohan, selaku tamu kehormatan pada peringatan Hari Jadi Provinsi Sumbar ke-78, turut memberikan motivasi agar terjadi akselerasi pembangunan Sumbar di masa yang akan datang.
Beberapa hal yang diperhatikan, menurutnya, adalah kondisi Sumbar yang memiliki keterbatasan PAD dan Sumber Daya Alam.
"Dengan kondisi seperti itu, Pemprov Sumbar harus pandai-pandai menjalin relasi dengan pusat, merangkul perantau, memperkuat perencanaan yang terintegrasi antara kabupaten kota, provinsi, dan pusat, menggerakkan desentralisasi budaya secara masif, serta mengembangkan pilot project DPRD yang inovatif," ujarnya.(adpsb; ed. mus)
0 Komentar