 |
| Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah.(adpsb) |
PADANG, kiprahkita.com - Dari 1.286 madrasah yang terdapat di Sumatera Barat, hanya 200-an yang berstatus sebagai madrasah negeri. Selebihnya adalah milik swasta.
Untuk membantu mengembangkannya, Kementerian Agama berharap adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, maupun kabupaten kota.
"Kami di Kanwil Kemenag mengakui, kami tidak bisa berjalan sendiri untuk mendukung pengembangan semua madrasah di Sumbar, kami butuh dukungan dari seluruh pihak, terutama Pemprov Sumbar," kata Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Hendri Pani Dias, Ahad (1/10), di Padang.
Hendri mengatakan hal itu, pada kegiatan Pelantikan Pengurus Wilayah (PW) Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Sumbar, Masa Bhakti 2023-2028, yang juga dihadiri Gubernur Sumbar Buya H. Mahyeldi Ansharullah.
Menurutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 30 tahun 2022, pemerintah daerah juga bisa memberikan bantuan kepada madrasah berupa dana hibah. "Itu bisa menjadi landasan bagi daerah untuk berperan lebih, dalam pengembangan madrasah di Sumbar," katanya.
Mengutip pemberitaan yang disiarkan Dinas Kominfotik Sumbar pada akun @Humas.Sumbar yang diakses Senin (2/10) sore, diketahui Gubernur Mahyeldi menyatakan, madrasah swasta berpeluang menjadi sekolah terfavorit, karena memadukan materi pembelajaran sains dan ilmu keagamaan.
"Madrasah swasta, memiliki ruang yang luas untuk memadukan sains dan agama dalam kurikulum pembelajarannya, karena tidak terikat penuh dengan kurikulum nasional. Saat ini, pola demikian banyak diminati masyarakat, setidaknya bagi 30 persen warga Sumbar yang mampu membayar pendidikan berkualitas bagi anak-anaknya," katanya.
Mahyeldi mengatakan, status sebagai sekolah swasta, sesungguhnya juga memberikan keunggulan lain, karena tidak memiliki batasan untuk memaksimalkan potensi orang tua siswa, untuk pengembangan sekolah.
"Sekarang banyak orang tua yang tidak segan mengeluarkan biaya tinggi demi pendidikan berkualitas bagi anaknya. Ada sekitar 30 persen warga di Sumbar yang memiliki pemikiran demikian, serta mempunyai kemampuan finansial bagus. Tidak perlu takut menjadi sekolah yang bertarif relatif mahal, asalkan kualitasnya terukur dan terjaga," katanya.(adpsb; ed. mus)
0 Komentar