Padang Panjang Perpanjang Masa Tanggap Darurat - Kiprah Kita | Nuansa Baru

Breaking News

Minggu, 26 Mei 2024

Padang Panjang Perpanjang Masa Tanggap Darurat


PADANG PANJANG, kiprahkita.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menyepakati perpanjangan masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung dari 26 Mei hingga 7 Juni mendatang. 


Keputusan ini diambil mengingat masih banyaknya pekerjaan dan pelayanan yang memerlukan penanganan cepat, serta perlu koordinasi intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan berbagai pihak terkait.


Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Padang Panjang Dr. Winarno mengungkapkan, keputusan ini setelah Rapat Koordinasi Penanganan Pengurangan Risiko Bencana Galodo secara daring bersama BNPB, Sabtu (25/5/2024), di Ruang VIP Balai Kota. 


“Ada sejumlah pekerjaan yang mesti diselesaikan, seperti infrastruktur, normalisasi sungai, dan akses jalan asrama yang putus di SMAN 1 Sumbar,” ujarnya, diberitakan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang.


Winarno menjelaskan, saat ini semua pengungsi yang terdampak banjir bandang dan lahar dingin sudah kembali ke rumah masing-masing. 


Namun, untuk rumah yang mengalami kerusakan berat dan memerlukan relokasi, masih menunggu verifikasi dari BNPB. "Ada 4 KK dengan rumah rusak berat yang sudah disewakan rumah oleh Pemko," tambahnya.


Mengenai akses jalan di SMAN 1 Sumbar di Kelurahan Sigando, Winarno menyatakan perlu koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk pembangunan jembatan yang lebih kokoh. 


"Sekarang hanya ada jembatan kayu kecil, dan siswa di sana merasa was-was. Kami berharap Pemprov Sumbar segera menindaklanjuti ini," tuturnya.


Winarno juga menyampaikan bahwa ke depan akan ada pemasangan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini di tiga titik sungai oleh BMKG. 


"Dengan pemasangan EWS, diharapkan dapat mengurangi risiko korban bencana banjir bandang atau lahar dingin," ucapnya.


Rapat Koordinasi (Rakor) bersama BNPB dilakukan secara daring dan diikuti oleh sejumlah daerah terdampak, termasuk Pemko Padang Panjang, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam. 


Rakor ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Ir. Joko Widodo, yang memerintahkan normalisasi sungai, pemasangan EWS di sungai untuk memberikan peringatan dini bencana, penempatan material batu andesit besar di sungai maupun di daerah yang tertimpa galodo, serta pembangunan sabo dam yang ditargetkan delapan titik tahun ini.(*/mus)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar