PADANG PANJANG, kiprahkita.com - Koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang dan Pemerintah Pusat, dalam penanganan inflasi terus berjalan dengan baik.
Lima arahan Presiden Republik Indonesia ditindaklanjuti dengan enam langkah konkret yang diimplementasikan di daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Panjang Winarno menjelaskan, enam langkah konkret yang telah diambil adalah pelaksanaan operasi pasar murah, dan inspeksi mendadak ke distributor untuk mencegah penahanan barang.
Seterusnya, kerjasama dengan daerah penghasil komoditas guna kelancaran pasokan, gerakan menanam, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi yang bersumber dari APBD.
Winarno menyampaikan hal ini usai mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara virtual di ruang VIP Balai Kota, Rabu (28/8/2024).
Dalam rapat tersebut, Winarno juga menegaskan lima arahan Presiden kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang menjadi pedoman dalam penyusunan roadmap dan rencana aksi pengendalian inflasi daerah untuk tahun 2025-2028.
Lima arahan tersebut meliputi penguatan produksi pangan melalui optimalisasi infrastruktur pengairan guna mengantisipasi dampak perubahan iklim, percepatan penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (smart agriculture).
Kemudian, peningkatan investasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, pemutakhiran sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi untuk mendukung kelancaran distribusi, serta memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga di tingkat pusat dan daerah.
“Lima arahan Presiden ini merupakan pedoman penyusunan roadmap dan rencana aksi pengendalian inflasi daerah 2025-2028. Sedangkan enam upaya konkret ini adalah arahan presiden 2023 lalu yang terus kita lanjutkan pada 2024,” ujar Winarno.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Putra Dewangga menambahkan, inflasi di Padang Panjang pada Juli 2024, mengacu pada inflasi di Kota Bukittinggi, tercatat sebesar 2,95 persen secara year-on-year (yoy), turun dari 3,92 persen pada Juni.
Secara bulanan, terjadi deflasi sebesar -0,60 persen month-to-month (mtm) pada Juli, turun dari 0,22 persen pada Juni.
Karena Padang Panjang bukan Kota Penghitung Inflasi, lanjut Putra Dewangga, BPS menghitung Indeks Perkembangan Harga (IPH) setiap minggu.
Pada minggu keempat Agustus 2024, IPH berada di angka -0,45 atau berfluktuasi rendah (turun).
“Komoditas utama yang berkontribusi terhadap fluktuasi ini adalah bawang merah, jeruk, dan cabai merah. IPH Kota Padang Panjang minus atau turun selama 12 pekan berturut-turut,” tambahnya.(kominfopdp)
0 Komentar